Daftar Donatur Palestina
Oleh: Smith Alhadar, Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
Hajinews.id – Anies Baswedan membuat banyak orang terkejut. Juga ambyar. Seperti tanpa beban, ia terlihat ceria ketika pd 2 September lalu di Surabaya Ketum Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan pasangan Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sbg bakal capres-cawapres yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS.
Sebenarnya, sekitar tiga hari sblm Paloh mengumumkan persandingan Anies dengan Imin itu, ada upaya intensif dari kubu Anies untuk bertemu Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Tujuannya membicarakan perkembangan terbaru terkait tawaran Paloh agar Anies berpasangan dengan Imin saja. Ini bertentangan dengan rencana awal Anies yang telah memilih AHY sbg pasangannya.
Upaya Anies gagal. Rupanya PD sengaja menutup pintu komunikasi dengan Anies, yang maksud dan tujuannya beretemu AHY dan SBY sudah mereka ketahui. Keadaan mnjd tdk mudah.
Krn opsi2 politik yang tersedia untuk memungkinkan Anies bisa ikut kompetisi pilpres tak banyak lg, sementara wkt nyaris habis, bisa difahami — bkn bisa dibenarkan — bila ia kemudian mengambil jln tak biasa: menerima tawaran Paloh.
Bgmpun, ada pelanggaran etika yang mencolok di sini. Bgm mungkin hanya dlm wkt seminggu ia mengambil dua keputusan yang kontradiktif. Pd 25 Agustus, ia menyurati AHY yang menegaskan ia memilih putera SBY itu sbg cawapresnya. Nyatanya, pd 1 September, ia memilih Imin.
Krn Anies tdk dlm posisi untuk bisa menolak desakan Paloh — sepanjang ia msh ingin nyapres — apakah langkah ini bisa dipertanggungjwbkan secara etis? Tidak. Hal ini hanya benar bila kita mengeluarkan norma dan etika dari politik. Ttp politik tanpa etika akan menghadirkan barbarisme yang membahayakan keadaban, bahkan kelangsungan hidup, suatu bangsa.
Pasti Anies terganggu secara psikologis ketika hrs meninggalkan AHY. Ttp bg sebagian org, krn peristiwa ini, Anies yang mereka kenal selama ini sekonyong2 “hilang”. yang muncul justru sosok yg seolah membenarkan adagium “politik itu kotor”.
Bgmpun, banyak jg yang mendukung langkahnya. Dan melihat respons PD yang menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), disertai tuduhan pengkhianat kpd Anies, sbg childish.
Kekecewaan PD sgt bs difahami. Seandainya Anies membuang AHY untuk digantikan tokoh yang sgt berbobot dlm konteks politik elektoral dan berasal dari parpol yg jauh lbh besar dpd PD, mungkin PD bs memaafkan.
Realitasnya, PD dan PKB adalah parpol sekelas. Demikian jg AHY dan Imin. Malah, dari sisi elektabilitas cawapres, AHY jauh lbh tinggi dpd Imin. PD tak mau tahu bhw PKB memiliki nilai tambah buat Anies yang tdk dimiliki PD.
Dlm konteks kecilnya suara Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah meniscayakannya memilih cawapres dari pemilih sosiologis di dua provinsi gemuk ini, yaitu kalangan Nahdlyin. Dan hal itu dianggap hanya bisa dipenuhi oleh PKB, yang memang merupakan partai kaum sarungan itu.
