Daftar Donatur Palestina
Oleh: Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina
Hajinews.id – Politik Indonesia gaduh dan semakin tidak mudah ditebak karena samar dan sangat tersembunyi di balik taktik pimpinan politik partai dan penguasa. Setelah Muhaimin Iskandar menyeberang ke kubu NasDem atau koalisi perubahan, KPK langsung turun gunung untuk memeriksanya. Tindakan hukum berimpit dengan proses politik sehingga tidak bebas dari persepsi bahwa ini adalah tindakan politik di ranah hukum atau hukum dipakai sebagai alat politik.
Apa yang tersirat dan tersurat dari kejadian ini? Calon pemimpin dalam politik dan demokrasi liberal dan terbuka seperti sekarang mesti benar-benar bersih. Jika tidak, maka kasus hukumnya pasti menjadi makanan empuk politik praktis dan publik. Ini sudah pasti menjadi syarat bagi elit pemimpin yang jumlahnya sedikit. Dari 280 juta penduduk seharusnya muncul sedikit figur pemimpin terseleksi, yang tanpa cacat atau paling sedikit cacatnya.
Begitulah sejatinya proses demokrasi yang harus dijalankan untuk memilih pemimpin yang bersih. Langkah maju dan sekaligus pilihan figur tidak bersih di gelanggang politik terbuka adalah kesalahan fatal. Kelemahannya akan menjadi makanan kampanye negatif di dalam pilpres nanti dan sekarang sudah dihadang kasus hukum, yang legal absah tanpa melihat aspek cawe-cawe politik di dalamnya.
Kalau calon pemimpin tidak bersih, maka pemimpin politik yang tampil akan menjadi pesakitan atau pasien “rawat jalan”, yang setiap saat bisa dijebloskan kamaar darurat menjadi pasien “rawat inap”. Demokrasi menjadi ketoprak atau drama telenovela seperti yang terlihat sekarang. Aktor kuat yanga berada di balik layat dapat dengan mudah mengendalikan politisi-politisi pesakitan, yang menjadi “pasien rawat jalan” dan bisa setiap saat masuk kamafr rawat darurat.
Muhaimin Iskandar dalam drama politik ini sangat lemah sehingga mudah masuk kerangkeng dan tidak bisa berkiprah lagi di dalam kancah politik yang terbuka dan cukup brutal ini. Jadi calon pemimpin bagaimana pun keadaannya memang harus betul-betul bersih karena 280 juta rakyat atau setidaknya 200 juta pemilik menempatkannya pada titik panas atau hotspot.
Ketika berimpit dengan proses politik, ada pertanyaan, apakah langkah KPK ini bermuatan politik? KPK sendiri pasti akan menjawab ini proses hukum.
Meskipun pimpinan KPK membantah seribu kali dan sampai bibirnya robek sekali pun bahwa pemeriksaan Muhaimin murni hukum, rakyat yang melek politik tidak tidak akan pernah percaya tersebut. Hanya rakyat yang naif atau mungkin bodoh yang percaya bahwa pemeriksaan itu tidak berhubungan dengan politik. Inilah kesimpulan dari langkah KPK sekarang ini dan terkait dengan rententan langkah dan proses yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya setelah KPK dikerdilkan sedemikian rupa secara politik oleh kekuasaan.
