Daftar Donatur Palestina
Dari historis perilaku pimpinan KPK selama ini, ada indikasi kuat jawaban tersebut adalah kebohongan yang vulgar. KPK diindikasikan masuk ke dalam wilayah haram ranah politik praktis, yang implikasi politik regim selanjutnya akan vulgar juga memanfaatkan KPK sebagai alat politik.
Dengan langkah vulgar plus historis yang lebih vulgar juga, selanjutnya KPK benar-benar menjadi alat politik penguasa. KPK sudah menjadi subordinat penguasa dalam hal ini pemerintah, yang bisa dengan mudah dijadikan alat kepentingan politik. Hal itu bermula dari mandemen UU KPK, yang ditentang masyarakat luas dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Bahkan secara ekspresif mahasiswa melakukan demonstrasi yang masif secara nasional untuk menentang amandemen UU KPK tersebut. Bahkan sudah terjadi korban meninggal tetapi regim ini terus melakukan pelemahan KPK, yang menjadi alat penguasa pada saat ini.
Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Arus politik bawah tanah berkelindan sangat kuat dengan hukum dan arus itu mengendalikan banyak hal termasuk hukum dan politik praktis sekaligus pada masa menjelang pilpres dan pileg. Di dalam politik, para aktornya bisa berperan sebagai aktor baik dan sekaligus aktor jahat secara bersamaan. Aktor jahat yang mengendalikan permainan di titik panas dan kritis seperti sekarang ini dan bisa melabrak hukum yang menjadikan sebagai alatnya.
Cara berpolitik brutal seperti ini dengan menjadikan hukum sebagai alat politiknya. Ini merusak demokrasi yang kemudian akan mewariskan resiko dendam dan perkelahian politik secara terus menerus. Jika regim berganti baru, maka regim baru yang berbeda pandangan akan siap mengambil tindakan balas dendam. Setiap pergantian rejim akan selalu ada dendam dan balas dendam yang merusak demokrasi.Ini terjadi karena hukum dan keadilan dirusak oleh kekuasaan politik.
Dan yang lebih penting untuk dicermati, biasanya penguasa yang otoriter selalu menjadikan hukum sebagai alat politik untuk meredam lawan-lawannya. Jika kita membiarkan ini terus berlalu, maka sama saja dengan membiarkan penguasa otoriter memperkuat dirinya dengan melemahkan hukum.
