Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menduga salah satu hal yang melatarbelakangi konflik di Pulau Rempang, Batam adalah masalah izin.
Izin kepada enam perusahaan untuk mengelola Pulau Rempang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Belakangan, izin itu dicabut lantaran ada banyak kekeliruan di dalamnya.
“Aku jujur aja di mana izin itu setelah diusut-usut terjadi kekeliruan prosedur maka kemudian dicabut. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua,” ujar Bahlil.
Hal menjadi salah satu dari tiga dugaan latar belakang konflik di Rempang yang disampaikan Bahlil ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).
1. Dugaan lain Bahlil
Bahlil Duga Ada Kekeliruan Pemerintah Beri Izin Perusahaan di Rempang
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan dugaan-dugaan lainnya mengenai penyebab konflik di Rempang. Dugaan utama yang disampaikannya adalah masalah sosialisasi yang tidak berjalan baik.
Adapun dugaan lainnya adalah adanya keterlibatan negara lain yang tidak ingin melihat Indonesia maju.
“Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat dijadikan kawasan mengimbangi Singapura apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua? Setiap kita mau membangun besar di sana ada aja, ada aja,” bebernya.
2. Rempang Eco-City ditetapkan jadi PSN
Bahlil Duga Ada Kekeliruan Pemerintah Beri Izin Perusahaan di Rempang
Petugas gabungan membersihkan tumpukan ban yang dibakar warga di lokasi bentrokan. (ANTARA/Yude.)
Rempang Eco-City ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
PSN ini menuai konflik usai ribuan warga menolak direlokasi dari tempat tinggal yang akan dijadikan lahan proyek. Aksi penolakan pun berujung bentrok antara warga dengan aparat.
3. Jokowi sebut ada kesalahan komunikasi
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengklaim konflik di Pulau Rempang, Batam, disebabkan kesalahan komunikasi. Dia mengklaim pemerintah akan memberikan lahan 500 meter plus bangunan tipe 45 kepada warga di Rempang yang direlokasi.
“Ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi di Banten, Selasa (12/9/2023).
Dia pun meminta masalah komunikasi tersebut diselesaikan dengan baik. Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyelesaikan masalah di Pulang Rempang, Batam.
Jokowi mengatakan dirinya tidak mau anak buahnya hanya memberikan jawaban yang menyenangkan atasan, kemudian pada akhirnya menimbulkan masalah di belakang.
“Masa urusan begitu harus sampai Presiden?” kata Jokowi saat pidato dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
