Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut ada tiga alasan konflik rempang terjadi. Pernyataan itu ditimpali Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto.
Menurut Gigin, konflik yang terjadi di Kepulauan Rempang antara warga dan aparat keamanan karena pemerintah. Menurutnya, pemerintah berfikir seperti Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC.
“Masalahnya terletak pada pemerintah yang berpikir seperti VOC,” ujar Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/9/2023).
Gigin meniliai, pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Rempang menganggap warga bisa diatur dengan uang.
“Menganggap bumiputra bisa ditundukkan dengan uang, senjata dan politik adu domba. Zaman sudah berubah pak,” ucap Gigin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada kompensasi untuk warga Rempang yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City.
Namun dikritik Jurnalis Dandhy Laksono. Menurutnya, cara pikir demikian membuktikan kalau di kepalanya hanya uang.
“Orang kalau isi kepalanya hanya uang, nalarnya akan berhenti di perkara kompensasi,” ungkapnya dikutip dari unggahan di media sosial X, Selasa (12/9/2023).
Hal lain kata Dandhy tak dipikirkan. Seperti kehidupan sosial, mimpi hingga cita-cita.
“Aspek lain seperti kehidupan sosial, kemudahan mencari nafkah, lingkungan tempat tinggal, harga diri, aspirasi, cita-cita, mimpi, bahkan kenangan, tak permah ada di kepalanya,” ujar Dandhy.
Lengkapnya, Mahfud merincikan kompensasi dimaksudnya terdiri dari tanah 500 meter persegi. Lalu rumah dengan ukuran 45 meter persegi dengan nilai bangunan Rp120 juta. Diberikan pada tiap kepala keluarga.
Asa pula uang tunggu sebelum relokasi Rp1.034.000. Kemudian uang sewa rumah untuk menunggu pembangunan masing-masing Rp1 juta.
Mahfud bilang ada 1.200 keluaarga yang menerima kompensasi ini. Hal itu, kata dia sudah disepakati dengan 80 persen warga terdampak.
