Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Ketua Harian Gerindra Sufmi Daaco Ahmad merespons soal pernyataan Sekjen PDIP Hastko Kristiyanto bahwa ada program pemerintah yakni food estate atau lumbung pangan yang tidak dijalankan dengan baik oleh menterinya.
Dasco pun menjelaskan kendala program tersebut.
“Yang pertama, food estate yang dikerjakan atau diberikan tanggung jawab oleh Prabowo itu kan baru dalam rangka pembuatan prototype karena tanah di sana itu adalah tanah yang sulit untuk ditanami, sehingga akan dibuat dulu prototype-nya,” kata Dasco pada wartawan, Jumat (22/9/2023).
Dasco menyebut Prabowo melibatkan anak muda dan swasta, bukan melibatkan perusahaan yang diisi kroni-kroninya.
“Bahwa Pak Prabowo kemudian melibatkan anak muda, melibatkan banyak pihak swasta, dan juga ada yang perguruan tinggi negeri, itu juga dalam rangka mencari formulasi pematangan tanah. Bukan kemudian untuk membuat bisnis dengan kroni,” kata Dasco.
Apalagi, kata Dasco, hingga saat ini tak ada dana APBN yang digunakan untuk program tersebut.
Proses pematangan lahan food estate, lanjut Dasco, masih terus dicari.
“Sampai saat ini tidak satu rupiah pun APBN yang dipakai. Sehingga dalam proses pematangan lahan, mencari formulasi pematangan lahan tersebut untuk kemudian bagaimana proyek food estate yang diberikan tanggung jawab oleh presiden itu dapat berjalan dengan baik karena kebetulan mendapat fondasi yang kurang bagus tanahnya,” tandas Wakil Ketua DPR RI itu
Oleh karena itu, Dasco berharap publik mengerti maslah dibalik program tersebut dan ia juga berharap pernyataan Hasto bukan untuk Prabowo.
“Ya mudah-mudahan yang baca bisa ngerti tapi mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Hasto itu bukan kepada Pak Prabowo ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni food estate atau lumbung pangan yang tidak dijalankan dengan baik oleh menterinya.
Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan.
Namun kini, ketika dimandatkan oleh Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.
Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal program food estate apakah akan dikembangkan ke sektor kelautan. Mengingat, pertanyaan itu dilayangkan awak media usai Hasto mengunjungi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor.
“Food estate merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan, hanya ketika presiden Jokowi memberikan mandat kepada menterinya ini kan ada tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest,” kata Hasto saat ditemui di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).
Politisi asal Yogyakarta ini pun lantas memberikan contoh bagaimana food estate tidak kerjakan dengan baik oleh menteri tersebut.
Hasto juga menyinggung pengembangan food estate yang kurang mengembangkan penelitian dari para ahli soal potensi lahan gambut dijadikan lokasi tanam bahan pahan.
“Misalnya membentuk perusahan yang diisi oleh kroni-kroninya, bukan sesuatu yang sehat padahal seharusnya ketika kita berbicara food estate tidak bisa melepaskan hulunya, penelitian apakah tanahnya juga cocok untuk tanaman pangan tertentu dan yang paling penting adalah petaninya,” ungkap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, soal program food estate memang seharusnya melibatkan para petani.
Tak hanya itu riset dan inovasi juga seharusnya dianggap penting.
“Kita tidak bisa membangun food estate tanpa melibatkan petani, perguruan tinggi, riset dan inovasi dan juga melibatkan juga dengan local wisdom dari masyarakat yang ada,” pungkasnya.
