Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Komnas HAM menyayangkan terjadinya bentrokan di Pulau Rempang, Batam, dan Kepulauan Riau, termasuk kekerasan dan pemindahan paksa masyarakat setempat.
Abdul haris Semendawai, wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI, mengatakan kekerasan dan pemindahan paksa adalah taktik yang digunakan sebelum reformasi.
“Kami berharap bahwa harusnya peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Karena ini kan sejarah, cara-cara seperti ini kan terjadi dulu di masa-masa sebelum reformasi,” ujar Abdul Haris Semendawai di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (22/9).
Menurutnya, pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme dialog persuasif secara kemanusiaan.
Dalam konferensi pers tersebut, Komnas HAM membeberkan keterangan dari pihak Polresta Barelang dan masyarakat Desa Sembulang, Desa Dapur 6 serta Pantai Melayu.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina mengungkap keterangan yang diperoleh dari Kapolresta Barelang.
Ia menyebut Kapolresta Barelang mengakui BP Batam hanya dua kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait rencana relokasi dan proyek Rempang Eco City.
“Kapolresta Barelang menyampaikan sosialisasi rencana relokasi masyarakat Pulau Rempang sangat minim dan tidak memadai, sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dari keterangan bahwa hanya dua kali sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam,” kata Putu.
Selain itu, keterangan Kapolresta Barelang menyebut BP Batam mengerahkan 1.000 pasukan gabungan dalam pengamanan rencana kegiatan pematokan tata batas di Pulau Rempang (7/9).
Namun, pengamanan yang dilakukan oleh pasukan gabungan pada peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan peristiwa 11 September 2023 di Pulau Batam telah sesuai dengan SOP aparat kepolisian.
Terkait penggunaan gas air mata, imbuh Putu, Kapolresta Barelang mengklaim tidak mengarahkan secara khusus ke lokasi SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang.
Namun, karena hembusan angin, maka gas air mata akhirnya masuk ke lingkungan sekolah dan menimbulkan dampak kepada para siswa dan guru.
Kapolres Bareirang mengaku meminta Polda Riau mengerahkan 400 personel tambahan untuk melancarkan operasi masyarakat yang semakin besar dan tidak terkendali terkait program pemukiman kembali masyarakat di 3 kampung eks Melayu, termasuk sasarannya dalam tahap pertama pembangunan eco nasional. -kota. Ya, ini memang diharapkan. proyek-proyek strategis.
Putu mengatakan, Polres Barelang berupaya memberikan penanganan trauma kepada siswa SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang yang dilakukan oleh psikolog dan profesional, dengan tujuan untuk membantu secara psikologis siswa yang terkena dampak konflik komunal di Pulau Rempang pada 7 September 2023 hingga kembali ke negara mereka. hidup normal.
Sementara itu, Pakar Peneliti Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan, informasi yang disampaikan warga Desa Sembulang, Dapur Desa 6, dan Pantai Melayu menunjukkan BP Batam tidak melakukan pemberitahuan dan kewaspadaan sebagaimana mestinya.
Selain itu, masyarakat setempat juga gagal mencapai kesepakatan bersama mengenai kegiatan pembukaan lahan pada 7 September 2023.
“Pengerahan kurang lebih 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan yang besar dari masyarakat,” kata Saurlin.
Sumber: cnn
