Daftar Donatur Palestina
Oleh Erros Djarot
Hajinews.co.id – Selamat Pak Presiden, putra Anda, Kaesang Pangarep, secara aklamasi didaulat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kun Fayakun…maka seketika jadilah ia. Tanpa keributan, tanpa perdebatan, tanpa repot-repot menyoal AD/ART partai, dengan sangat mulus dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, berpindahlah kekuasaan Ketua Umum PSI. Dari tangan sang penyanyi kondang, Giring Ganesha Djumaryo, ke tangan seorang pemuda milenial, politisi pemula yang juga pengusaha belia, Kaesang Pangarep. Luar biasa!
Mungkin saja ucapan proficiat saya ini belum tentu diterima sepenuhnya oleh Pak Jokowi. Bisa jadi beliau malah mengangkat bahu merespon ucapan ini. Karena penting bagi Jokowi untuk memberi kesan bahwa dinobatkannya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, sama sekali bukan arahannya. Cukup dengan menegaskan bahwa Kaesang sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah bisa memutuskan sendiri apa yang ia mau dan lakukan. Seperti biasa, Pak Jokowi pasti akan melafal motto: Urusan saya adalah, kerja, kerja, kerja..bukan ngurusin PSI. Kira-kira begitu respon Jokowi dalam olahan imajinasi liar saya.
Lazimnya, seseorang yang didaulat dan secara aklamasi diterima langsung untuk menduduki kursi Ketua Umum sebuah partai politik, adalah seseorang yang mempunyai kejelasan rekor dan trek politik yang sangat meyakinkan. Harus mumpuni dan menguasai a,b,c-nya perpolitikan dan telah memenuhi kriteria sebagai pimpinan partai yang sesuai ketentuan dan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
Bila semua ketentuan ini dikesampingkan, dapat dipastikan bahwa figur yang diajukan pastilah sosok sangat berpengaruh, sangat kuat, dan sosok yang sangat istimewa. Sepertinya, penunjukan langsung Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, masuk dalam kategori sosok yang sangat istimewa. Keistimewaannya justru terletak pada nama dirinya yang menyandang gelar ‘bin’, alias anak dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dan yang belakangan ini tengah sangat berkuasa.
Kejutan politik dan keberanian langkah politik yang diambil oleh para pimpinan PSI ini sungguh luar biasa. Sebuah pendidikan politik kepada kaum muda, kaum milenial dan Generasi Z, yang lebih menguatkan dan semakin mengokohkan fatsun dan etika budaya kekuasaan ala sistem Monarki di dunia perpolitikan kita.
Nah, kalau sudah begini, buat apa ya ada gerakan Reformasi di tahun 1998?
Pertanyaan yang kemudian muncul tentunya sederhana saja; pijakan moral dan nilai perjuangan politik seperti apa yang ditawarkan sebagai rujukan pengganti? Kita biarkan semua berjalan tanpa moral dan nilai-nilai sebagaimana nilai dan pijakan moral yang terumuskan dalam Gerakan Reformasi 1998? Jadi, tidak penting lagi mempersoalkan antara dua pilihan pijakan nilai dan moral: The end jaustified the Means, atau The means justified the END. Alias terabas saja, rebut kemenangan dengan cara apa pun, yang penting berkuasa!
Celakanya, dengan hadirnya fenomena Kaesang ini, orang-orang yang dicurigai dekat dengan sirkel kekuasaan dan istana, langsung kedatangan tamu para aktivis pegiat politik. Salah satu korbannya adalah saya. Mereka langsung memberondong pertanyaan sekaligus tuntutan… Jokowi ini maunya apa? Mau bangun dinasti Widodo? Mau terus berkuasa dan menguasai segalanya? Saya dipaksa memberi jawaban yang sebetulnya bukan menjadi tugas saya, tapi tugas Mas Pratikno selaku Mensesneg. Maka saya pun menjawab seadanya, sebatas yang saya tahu dan pengetahuan saya.
Saya sangat memahami walau yang tampil di permukaan adalah Kaesang dalam kasus peng-Ketum-an dirinya, mengapa justru malah Jokowi yang mereka jadikan sentral figur permasalahan. Pertama, mereka selalu membuka catatan dan masih ingat betul sikap politik PSI yang tegak lurus Jokowi. Sangat sulit dicerna akal sehat mereka, bila Pak Jokowi tidak mengetahui sama sekali. Bahkan lebih jauh lagi, diyakini Jokowi malah merestui langkah Kaesang dan setuju desain politik PSI sehubungan peng-Ketum-an Kaesang.
Kesimpulan mereka, manuver politik peng-Ketum-an Kaesang ini merupakan bagian dari upaya Jokowi membangun Dinasti Widodo. Atas kesimpulan ini, saya tidak memiliki otoritas untuk melakukan penjelasan, sanggahan, maupun klarifikasi. Sekali pun tanda-tandanya sudah mulai tampak sejak Gibran sang putra sulung dan Bobby sang mantu, didorong menjadi penguasa lokal sebagai Wali Kota, Solo dan Medan. Diperkuat lagi dengan diajukannya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI.
