Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Presiden Joko Widodo geram banyak instansi pemerintahan hingga perusahaan BUMN yang masih banyak belanja produk ke luar negeri atau barang impor. Padahal pemerintah sulit untuk mengumpulkan pendapatan negara.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KORPRI 2023 di Jakarta, Senin (3/10/2023).
Ia bicara mengenai percepatan realisasi belanja produk dalam negeri.
Menurut Jokowi uang atau pendapatan negara yang dikumpulkan dari pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dividen di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPH Badan, PPH Karyawan, itu cukup sulit. Sehingga ketika sudah terkumpul dan menjadi APBN/APBD seharusnya tidak dibelanjakan pada barang impor.
“Bodoh sekali kita, hati-hati ini saya sampaikan pada semua dinas, kalau kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali, income daerah, negara sulit sekali kemudian belanjanya barang impor,” tegasnya.
Jokowi melihat pembelian barang impor tidak memicu perkembangan ekonomi dalam negeri khususnya pada level UMKM. Malahan malah mendorong ekonomi negara lain untuk maju.
“Ini perlu saya ingatkan tolong sampaikan ke kepala dinas ingatkan mengenai hal ini. Sesmen, pak Dirjen, sampaikan ini kepada bawahan kita nggak bener kumpulkan sulit belanjanya yang nikmati mereka. Sedih saya,” kata Jokowi.
“Saya ingatkan bolak balik tapi belum berhasil mungkin kalau bapak ibu sekalian sebagai bos-bosnya Korpri di pusat di daerah mungkin malah lebih kena,” tambahnya.
Dari catatannya realisasi belanja APBN untuk produk dalam ini baru sekitar 69%, sedangkan dari APBD baru 56%. Menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini capaian itu masih tergolong rendah.
“Nggak tau apa yang dibeli kok baru 56% realisasi belanja produk dalam negeri. Kita pantau terus sekarang gampang sekali dengan adanya digital ini, BUMN 46% gimana kita mau menggerakkan UMKM kita, menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri,” kata Jokowi.
