Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Pemerintah membatasi pembelian beras pada ritel modern. Pembatasan ini diberlakukan untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan situasi ini cukup sulit, mengingat masyarakat tidak bisa mengurangi porsi makan.
“Memang sulit. Beras itu bahan pokok. Kita enggak bisa kurangi makan,” kata JK di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Meski dibatasi, JK menilai sebaiknya pasokan beras tetap diperhatikan oleh Pemerintah.
Masalah kesulitan beras, menurut JK, juga dialami oleh negara-negara lain.
Menurut JK, Pemerintah perlu untuk mencari alternatif kebijakan dalam menghadapi permasalahan pangan ini.
“Jadi walaupun dibatasi, tetap yang penting suplly-nya. Memang seluruh dunia alami, bukan hanya kita. Jadi kita akan usaha, jadi harus ada alternatif lah,” tutur JK.
Mengenai peningkatan produksi, JK menilai saat ini situasinya sedang sulit untuk dilakukan.
Dirinya menawarkan pemanfaatan pangan alternatif selain beras untuk dikonsumsi masyarakat.
“Waktunya Sulit sekarang ini. Alternatif makan ubi, makan apa untuk daerah tertentu. Mau bagaimana lagi seluruh dunia begini,” pungkas JK.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pengaturan pembatasan pembelian beras di ritel modern dikhususkan pada beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.
Arief menegaskan bahwa beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini merupakan strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperolehnya.
“Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).
