Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memilih dan mengumumkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Melenggangnya Gibran tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan syarat capres-cawapres minimal usia 40 atau sudah/sedang menjadi kepala daerah hasil pemilu pada awal pekan lalu.
Sebelum namanya diumumkan secara resmi oleh KIM pada Ahad (22/10) malam, ayah Gibran yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah buka suara soal nama anak sulungnya itu akan menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024.
Kader PDIP itu mengatakan orang tua punya tugas mendoakan dan merestui. Jokowi juga menyebut Gibran sudah dewasa, selain itu dirinya tak punya hak mencampuri urusan anaknya yang juga kader PDIP itu.
“Ya orang tuanya hanya tugasnya mendoakan dan merestui,” kata Jokowi usai menghadiri Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu pagi.
PDIP bersama PPP dan partai nonparlemen lain telah mengusung dan mendaftarkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai peserta Pilpres 2024 ke KPU pada pekan lalu. Beberapa waktu kemudian beredar foto surat PDIP menugaskan Gibran menjadi salah satu juru kampanye dan juru bicara untuk Ganjar-Mahfud.
Belakangan, Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.
“Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi ke Mbak Puan dan Pak Arsjad. Itu jawaban saya,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/10).
Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut untuk pamitan, pria kelahiran 1 Oktober 1987 itu bergeming. Ia kembali menjelaskan sudah menyampaikan semuanya kepada Puan.
PDIP pun belum berbicara secara tegas soal status Gibran. Dalam keterangan tertulis, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hanya mengatakan penetapan Prabowo-Gibran justru akan membuat pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD semakin semangat untuk menang.
Bagaimanakah posisi Jokowi terkait Gibran yang ditarik Prabowo dkk jadi bacawapres?
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam berpendapat keputusan Prabowo dan koalisinya menetapkan Gibran sebagai cawapres hampir bisa dipastikan telah melalui pertimbangan dan perhitungan risiko maupun untung bersama Jokowi.
Umam mengatakan dalih Jokowi yang menyebut penetapan paslon merupakan keputusan partai, tidak akan menghilangkan penilaian bahwa pasangan Prabowo-Gibran berada di bawah kontrol presiden dua periode itu.
“Dengan hadirnya Prabowo-Gibran, di atas kertas ‘Ketua Tim Sukses’ pasangan Prabowo-Gibran adalah Jokowi sendiri,” kata Umam saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/10).
Ia menduga ada faktor ego dan komunikasi yang sebelumnya rusak antara Jokowi dengan PDIP, sehingga membuat Jokowi merestui Gibran maju.
Meskipun, sambungnya, langkah Jokowi itu kemudian mempertaruhkan semua yang sudah dibangunnya bertahun-tahun bersama PDIP. Diketahui, PDIP adalah partai yang menaungi Jokowi dan membawanya jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode RI saat ini.
“Titik pisah itu tentu tidak lepas dari ego para elite, mungkin ada ketersinggungan, mungkin ada semacam komunikasi yang tersumbat, seolah kemudian ada pihak yang merasa tidak dihargai, sehingga tercipta gesekan,” kata Umam.
“Semua gesekan itu meskipun ditutup-tutupi akhirnya sekarang menjadi klir, termanifestasi dari keputusan Keluarga Jokowi untuk mencawapreskan Gibran,” imbuhnya.
Nasib Gibran dan Jokowi di PDIP
Umam mengatakan jika berkaca dari beberapa peristiwa belakangan, secara logika, seharusnya Gibran akan dipecat PDIP setelah ‘menyambut gayung’ jadi bacawapres Prabowo.
Ia membandingkan dengan kasus politikus Budiman Sudjatmiko yang menyatakan dukungan ke Prabowo, lalu akhirnya dipecat PDIP.
“Kalau Budiman dipecat karena dianggap tidak loyal, memberi dukungan pada Prabowo, yang dilakukan Gibran ini bisa dua-tiga kali lipat dibandingkan apa yang dilakukan Budiman, ini bukan hanya mendukung, tapi jadi cawapres Prabowo,” katanya.
Tidak hanya Gibran, ia menyebut relasi Jokowi dengan PDIP bakal terdampak akibat majunya pasangan Prabowo-Gibran.
PDIP, kata dia, bisa saja mengevaluasi status petugas partai yang disandang Jokowi.
“Kalau keputusan itu hanya sikap tegas pada Gibran, tapi tidak pada Pak Jokowi, maka itu sebenarnya PDIP sedang mencoba mengajak negosiasi. Tapi kalau kemudian PDIP tegas, ya kemungkinan besar akan memecat Gibran sekaligus mengevaluasi status petugas partai dari PDIP kepada Pak Jokowi,” katanya.
Dalam skala yang lebih ekstrem, menurutnya PDIP mungkin juga akan mencabut dukungan dari Pemerintahan Jokowi.
“Logika sebaliknya kalau PDIP tidak mengambil sikap dan putusan, itu mengindikasikan inkonsistensi dari PDIP sendiri yang selama ini dikenal partai yang menjaga loyalitas, militansi dan juga yang menjaga kedisplinan partai,” katanya.
Dugaan strategi pragmatis PDIP
Terpisah, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan jika PDIP tidak mengeluarkan sanksi tegas dan tidak bersikap, patut dicurigai PDIP juga senang dengan majunya Prabowo-Gibran.
“Artinya PDIP melihat Prabowo-Gibran sebagai paket yang akan menguntungkan mereka juga di 2024. Dalam hal apa? Kalau misal di putaran kedua yang masuk adalah Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran, maka siapapun yang menang, PDIP punya peluang kembali untuk berada di eksekutif,” kata Bawono.
Ia berpendapat jika Prabowo-Gibran menang, PDIP bisa saja bakal mendekati Jokowi dan Gibran. Menurutnya itu tentu bakal dilakoni dengan harapan, PDIP bakal diajak masuk lembaga eksekutif pada pemerintahan berikutnya kelak.
Bawono menyebut hal itu mungkin terjadi mengingat darah politik dan keterikatan Jokowi maupun Gibran dengan PDIP.
“Kalau Prabowo dan Gibran menang, bisa saja PDIP akan mendekati Pak Jokowi lagi, karena ada hal yang bisa ‘diungkit, Mas Gibran dan Jokowi darah PDIP juga. Pak Prabowo juga kan sikapnya cenderung welcome,” katanya:
Ia berpandangan PDIP ke depan mungkin saja tidak mengambil sikap tegas dan konfrontatif baik kepada Gibran maupun Jokowi.
Bawono menduga PDIP mempertimbangkan suara partai yang bakal tergerus jika mereka perang terbuka dengan Keluarga Jokowi.
Ia mengatakan berdasar survei, salah satu alasan masyarakat memilih PDIP karena faktor Jokowi.
“Data Survei Indikator, kalau ditanyai pada pemilih PDIP apa alasan memilih PDIP, itu jawaban terbesar bukan karena Ibu Mega [Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri] atau apa-apa, tapi dua jawaban terbesar, satu karena kebiasaan memilih PDIP, kedua karena Pak Jokowi,” kata Bawono.
Potensi oposisi Jokowi
Selain itu, Bawono memprediksi kalau pun ke depan ada friksi antara Jokowi dan PDIP, tidak akan sampai ‘perang’ terbuka. PDIP, kata dia, mungkin akan memilih bermain di wilayah oposisi dan lebih galak terhadap Jokowi.
“Interaksi antara legislatif dan eksekutif ke depan itu akan semakin dinamis, PDIP akan lebih menjadi oposisi. Tapi tidak secara terbuka sampai tarik menteri, bisa saja selama satu tahun ke depan, PDIP akan bermain di wilayah itu, artinya akan lebih ‘galak’ sedikit terhadap Pak Jokowi,” katanya.
Potensi oposisi Jokowi
Selain itu, Bawono memprediksi kalau pun ke depan ada friksi antara Jokowi dan PDIP, tidak akan sampai ‘perang’ terbuka. PDIP, kata dia, mungkin akan memilih bermain di wilayah oposisi dan lebih galak terhadap Jokowi.
“Interaksi antara legislatif dan eksekutif ke depan itu akan semakin dinamis, PDIP akan lebih menjadi oposisi. Tapi tidak secara terbuka sampai tarik menteri, bisa saja selama satu tahun ke depan, PDIP akan bermain di wilayah itu, artinya akan lebih ‘galak’ sedikit terhadap Pak Jokowi,” katanya
Efek domino ke keluarga Jokowi
Umam mengatakan keputusan merestui Gibran maju melawan calon PDIP, akan berdampak pada menantu Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Seperti halnya Jokowi dan Gibran saat ini, Bobby pun kader PDIP. Seperti dua kerabatnya, dia juga menjadikan PDIP itu sebagai kendaraan saat maju memenangi Pilwalkot Medan 2020 lalu.
“Saya pikir akan ada efek domino, mungkin saja Bobby tidak akan bereaksi, dia mungkin akan tetap jaga keseimbangan dengan tetap diam di PDIP atau dia mungkin ikut kebijakan politik keluarga besar mertuanya,” kata Umam.
Umam menyinggung soal luka politik menganga yang tercipta. Ia mengatakan Bobby bakal berada di bawah bayang-bayang jika kemudian nantinya tetap di PDIP.
“Mau dia keluar atau bahkan tidak keluar, sudah ada luka politik yang cukup menganga, yang kemudian kalau Bobby masih berada di PDIP, hal itu akan membayang-bayangi pola hubungan dan relasi antara PDIP dengan keluarga besar Jokowi,” katanya.
Sementara Bawono mengatakan ada kemungkinan ke depan Bobby bakal pindah partai, apalagi perhelatan Pilkada serentak bakal digelar tahun depan.
Hal itu berkaca dari preseden Gibran maupun putra Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep yang juga tidak masuk PDIP saat terjun ke politik.
“Mas Bobby bisa dibilang kepala daerah populer di Sumatera Utara, kalau misal selama satu tahun ke depan menjelang Pilgub nama Mas Bobby semakin kompetitif, dan juga digoda partai lain, mungkin saja akan berpindah dari PDIP. Kalau tidak sekarang mungkin hari-hari ke depan,” katanya.
Sementara itu di Medan, pada awal pekan ini, Bobby menjawab diplomatis terkait sikapnya terhadap Gibran dan posisinya di PDIP.
“Selamat pastinya,” kata Bobby di Medan, Ahad (22/10) malam merespons pertanyaan soal Gibranyang diumumkan sebagai cawapres oleh KIM.
Bobby enggan berkomentar banyak saat ditanya mengenai posisi dan sikapnya, karena dia juga ditunjuk PDIP menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
“Itu nanti saya kasih komentarnya ya. Mudah mudahan nanti tidak dilema,” ujar suami dari anak kedua Jokowi-Iriana, Kahiyang Ayu tersebut.
Saat ditanya terkait keanggotaannya di PDIP, hingga saat ini Bobby mengaku belum ada rencana untuk pindah partai.
“Waduh, kok main pindah-pindah aja? Nantilah,” ucapnya tersenyum.
Di sisi lain, beberapa waktu lalu putra bungsu Jokowi yang menjadi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep melontarkan pernyataan partainya siap menampung Gibran bila kakaknya tersebut dipecat PDIP.
