Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) Ke Istana Negara, Senin (23/10/2023), guna memberikan update situasi terkini dan perkembangan ekonomi global.
Rapat ini digelar di tengah kabar melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), di mana menurut Refinitiv, rupiah menembus level psikologis Rp15.900/US$ dan bahkan di tengah perdagangan sempat menyentuh angka Rp15.965/US$ atau melemah 0,60%. Posisi tersebut merupakan yang terlemah sejak 8 April 2020 atau sekitar 3,5 tahun terakhir.
Anggota KSSK terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
Dari pantauan CNBC Indonesia anggota KSSK sudah mulai tiba di kompleks Istana pada pukul 15.00, hingga selesai rapat pada 17.34 WIB.
Gubernur BI Perry Warjiyo tiba pertama pada pukul 15.00 WIB, Diikuti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa sekitar pukul 15.20 WIB. Kemudian Sri Mulyani tiba sekitar pukul 16.17 WIB.
Sri Mulyani datang terlambat dan langsung menuju dalam istana untuk rapat secara terburu-buru. Karena dirinya baru pulang usai melakukan kegiatan di Semarang. “Telat-telat,” kata Sri Mulyani.
Lantas apa saja yang dibahas?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama anggota KSSK lainnya memberikan laporan mengenai beberapa hal. Pertama mengenai update situasi ekonomi global terkini perekonomian global usai menghadiri Annual Meeting IMF-World Bank di Marrakesh, Maroko hingga G20.
“Untuk memberikan update pada bapak presiden situasi terkini dan situasi yang terus berkembang dalam perekonomian global, pasar keuangan dan tantangan-tantangan yang terus kita antisipasi dan kita harus hadapi pada bulan-bulan depan dan tahun mendatang,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers, Senin (23/10/2023).
Kedua, pihaknya juga menyampaikan bahwa koordinasi kebijakan fiskal di bawah Kementerian Keuangan yakni APBN dan kebijakan moneter melalui Bank Indonesia akan terus disinkronisasi. Guna menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%, di tengah dinamika ekonomi global.
“Kita tahu bahwa dinamikanya sangat tinggi saat ini dengan pergerakan dollar yang makin menguat kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di AS, di Eropa dan pelemahan dari ekonomi RRT semuanya memberikan imbas yang harus kita antisipasi,” katanya.
Untuk menurut Sri Mulyani tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada penyesuaian melalui instrumen yang ada di market, maupun dari sisi komunikasi kebijakan yang akan dilakukan dari Kemenkeu bersama BI.
Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus memantau stabilitas dari sektor keuangan, perbankan, pasar modal, hingga lembaga keuangan bukan bank. Termasuk pergerakan capital flow yang masuk baik dalam bentuk surat berharga negara dan saham juga yang keluar atau outflow. “Kalau sedang mengalami penarikan capital terutama merespons kebijakan di AS kita terus waspadai,” katanya.
Nantinya KSSK akan kembali melakukan rapat di akhir bulan, dimana akan diteliti pada sektor keuangan apakah memiliki daya tahan yang meyakinkan pada kondisi yang baik.
Keempat, Sri Mulyani juga menyampaikan pada sektor riil juga kondisi inflasi tetap terjaga, akan dilakukan berbagai langkah untuk mengamankan. Mulai dari nilai tukar maupun stabilitas sistem keuangan.
“Ada adjustment pasti, namun itu dalam konteks untuk terus menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi untuk terus sustainable,” kata Sri Mulyani.
Untuk itu KSSK tengah menyiapkan langkah paket kebijakan supaya sektor riil tetap terjaga khususnya kelompok menengah bawah supaya daya belinya terjaga. Meski ia masih belum mau membeberkan paket kebijakan seperti apa yang disiapkan.
“Kita nanti akan lihat kan yang selama ini yang kemarin pak gubernur sudah menyampaikan hasil RDG dan saya juga akan menyampaikan kondisi APBN kita sampai pertengahan Oktober. Kita selama ini masih sangat baik jadi kita akan terus menyinkronkan instrumen kita di lapangan maupun komunikasi dan arah kebijakan kita bersama,” kata Mantan Direktur Bank Dunia ini.
