Daftar Donatur Palestina
Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:
- Adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
- Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
- Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
- Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal, sehingga mengakibatkan terjadinya Korupsi dan kolusi.
Akibat dari politik dinasti ini maka banyak pemimpin dari 4 pilar tersebut menjadi mengambil peran pengaruh dalam politik hukum, ekonomi dan sosial.
Sehingga semua keluarga dengan kategori kekerabatan berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam kekuasaan atau minimal mempengaruhi dan memperoleh keuntungan.
Dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan mampu menghina harkat manusia yang berakal dalam demokrasi, dan menghina martabat dignity yang sama pada setiap warga negara, di antaranya :
1) Menjadikan 4 pilar sebagai komoditas dinasti politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan atas dasar kekerabatan.
Tidak hanya muncul calon instan di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan partai politik, namun juga upaya mempertahankan egoisme dinasti kekuasaan .
2) Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang menempatkan moral etika dan dialektika berkualitas tanpa dibayangi keunggulan dignity kekerabatan didalam kekuasaan guna menghindari potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
3) Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme
Dengan politik dinasti membuat orang kehilangan moral etika dan dialektika dalam menggunakan kekuasaan
Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang memiliki moral etika dan dialektika yang seharusnya tumbuh kembang dalam demokrasi menjadi tidak prioritas dan terdegradasi karena alasan bukan keluarga.
Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas moral etika dan dialektika dalam mempergunakan kekuasaan untuk kepentingan warga negara didalam konstitusi
Maka dari itu dinasti politik adalah kejahatan di dalam demokrasi di Indonesia, sebab kontrak sosial di negara Indonesia bukanlah negara dengan kekuasaan kekerabatan untuk menumbuhkan absolutisme tanpa akal pikiran dalam demokrasi. (*)
