Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Sehari menjelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), kondisi politik internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) sedikit resah.
Karena pada Selasa (7/11/2023) MKMK akan mengumumkan putusannya mengenai putusan MK yang dianggap kontroversial yakni batas usia capres-cawapres.
MKMK memang tak bisa mengubah putusan MK yang membuat putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Namun, MKMK bisa membatalkan putusan MK tersebut, sambil menunggu uji materi yang diajukan Denny Indrayana.
Jika benar dibatalkan putusan MK itu, berarti Gibran gagal maju di Pilpres 2024, dan Prabowo harus mencari cawapres baru.
Dari informasi yang beredar, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dianggap terbukti bersalah.
Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie.
Menurut Jimly, Anwar Usman adalah benar terbukti bersalah dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.
Pernyataan Jimly ini dilontarkan untuk menjawab pertanyaan awak media terkait apakah ipar Presiden Jokowi itu terbukti bersalah.
“Iyalah (terbukti bersalah),” kata Jimly, di Gedung MK, Jumat (3/11/2023).
Jimly mengungkapkan Anwar Usman merupakan hakim yang paling banyak dilaporkan.
“Total ada 21 semuanya (laporan), namun yang terkait Anwar Usman ada 15 laporan” kata Jimly.
Jimly menjelaskan bahwa pihaknya memiliki waktu 30 hari untuk memproses seluruh laporan.
Namun, Jimly merasa bersyukur karena ia mampu menyelesaikannya dalam tempo 15 hari.
Jimly pun boleh berbangga karena seluruh proses sidang pemeriksaan pelapor sudah selesai.
Kini MKMK hanya tinggal memeriksa Anwar Usman yang dilakukan Jumat (3/11/2023).
“Tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu, karena semua laporan itu harus dijawab satu per satu,” kata Jimly.
Kemudian terkait bukti-bukti penguat dugaan pelanggaran etik Anwar Usman, Jimly mengatakan semuanya sudah lengkap.
Bukti-bukti tersebut termasuk keterangan ahli, saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, dan sejumlah surat-menyurat.
Menurut Jimly untuk kasus ini ia tak merasa kesulitan untuk membuktikannya.
“Lagipula ini kasus tidak sulit membuktikannya,” kata Jimly.
Dan terkait bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman, Jimly berujar jika itu adalah permasalahn tentang perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang ditarik kembali, kisruh internal, dan perbedaan pendapat yang bocor ke luar.
“Informasi rahasia kok sudah pada tahu semua, ini membuktikan ada masalah,” katanya.
Dari 21 laporan yang masuk, kata Jimly ada sembilan poin yang utama.
Pertama, pelapor mempermasalahkan hakim yang dinilai punya kepentingan tidak mengundurkan diri dalam memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia capres-cawapres.
Dalam perkara tersebut, Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi ikut memutuskan perkara tersebut.
Putusan itu pun dianggap sarat kepentingan lantaran Gibran adalah keponakannya.
“Jadi yang dipersoalkan saat ini, utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri, padahal dalam perkara yang (ditangani) dia punya kepentingan, dia punya hubungan keluarga,” kata Jimly.
Permasalahan kedua, isu mengenai hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa.
“Ketiga, ada hakim yang menulis dissenting opinion (perbedaan pendapat dalam putusan), tapi bukan mengenai substansi,” ujarnya.
“Jadi dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat tentang substansi, tapi di dalamnya juga ada keluh-kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Padahal itu adalah (urusan) internal,” lanjut Jimly.
Permasalahan keempat, isu mengenai adanya hakim yang berbicara masalah internal MK di publik.
Menurut Jimly, hal itu tak boleh karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi MK.
Kelima, pelanggaran prosedur, registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua hakim.
Keenam, pembentukan MKMK yang dianggap lambat, padahal sudah diperintahkan oleh UU.
“Dewan etik Pak Bintan dulu mantan Dewan Etik, tapi setelah dua tahun terakhir ya sudah nggak ada, mati suri. Jadi nggak dibikin-bikin,” tuturnya.
Ketujuh, soal manajemen dan mekanisme pengambilan keputusan.
Kedelapan, MK dijadikan alat politik, memberi kesempatan kekuatan dari luar menginterfensi ke dalam dengan nada kesengajaan.
Kesembilan, isu mengenai adanya pemberitaan di media yang sangat rinci.
Menurut Jimly, hal ini menjadi masalah internal MK.
