PW IPHI Jawa Tengah Protes Adanya Praktek Intervensi dan Intimidasi pada PD IPHI dengan Menggunakan Kemenag RI di Jawa Tengah

Ketua PW IPHI Jateng hadir di Kantor Kemenag Kanwil Jateng bersama Dr. dr. Masrifan Djamil, MPH., MMR Wakil Ketua dan Dr. Moh Nasih, M.Ag Sekretaris.
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



JAKARTA, Hajinews.co.id — Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI)  Jawa Tengah yang dipimpin Drs. H. Harsono bersilaturrahim dengan KAKANWIL Kemenag Provinsi Jateng, pada Jum’at, 10 November 2023, pagi ini.

PW IPHI Jateng diterima oleh Dr. H. Wahid Arbani S.Ag., M.SI Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov Jateng didampingi Hartanto dari Kasubag Kepegawaian dan Hukum lantaran H. Mustain Ahmad, SH., MH, Kakanwil Kemenag Prov Jateng sedang melaksanakan Raker di Jakarta.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Dr. dr. Masrifan Djamil, MPH., MMR Wakil Ketua IPHI Jateng yang ditunjuk Ketua IPHI Jateng sebagai juru bicara dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa hal sebagaimana Hajinews kutip dari keterangan tertulis yang redaksi terima.

1. Permasalahan dualisme IPHI Pusat dan Jateng belum tuntas, jadi masih ada dua Kepengurusan IPHI dari Pusat sampai daerah. Untuk itu klaim di media massa oleh Prof. Imam Taufiq, M.Ag bahwa IPHI Jateng sudah satu adalah tidak benar.

2. Permasalahan secara ringkas mengapa ada dualisme Kepengurusan IPHI Jateng dapat dikaji dalam surat PW IPHI Jateng dan lampiran berkas yang diserahkan pada pertemuan tersebut. Namun perlu diingat bahwa proses konflik di IPHI sekarang sudah masuk ranah hukum karena ada tindak pidana dari pihak yang memalsukan dokumen, dilaporkan Ketum PP IPHI H. Ismed Hasan Putro.

3. PW IPHI Jateng menyatakan keberatan dengan cara-cara intervensi yang dilakukan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (atau Kepalanya) terhadap Pengurus Daerah IPHI Kab/Kota. Atau IPHI Jateng versi “Muktamar Jakarta” dalam hal ini “menggunakan” institusi Pemerintah untuk memecah belah IPHI dan mengintimidasi beberapa PD IPHI Kab/Kota.

4. Ormas dalam hal ini IPHI, bukanlah Instansi Pemerintah atau di bawah instansi pemerintah dan sebaliknya.

5. Karena IPHI masih dalam masalah hukum, dimohon agar Kanwil Kemenag Prov Jateng dan level Kab/Kota tidak memberi dukungan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana/kriminal. Atau melakukan intervensi dan intimidasi kepada PD IPHI Kab/Kota yang PW IPHI Jateng dipimpin oleh Drs. H. Harsono, MBA. Mohon Kanwil Kemenag semua level netral dan menjaga jarak yang sama.

Menurut informasi, suasana silaturrahmi cair bersahabat dan penuh ukhuwah. Yang kemudian atas nama Kakanwil Kemenag Prov Jateng Wahid dan Hartanto menyatakan bahwa Kanwil Kemenag Prov Jateng netral, bersifat pembinaan dan tetap menjadi mitra IPHI dalam pelayanan calon jamaah haji dan pemberangkatan jamaah haji.

Para pejabat tersebut pun baru mengetahui adanya dualisme dalam IPHI di Pusat dan Jateng.(*)

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *