Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan Ganjar-Mahfud kembali terjerat dalam kontroversi politik yang meresahkan masyarakat. Dua berita viral menyoroti praktik-praktik yang merugikan demokrasi, menunjukkan sisi gelap dari dunia politik tanah air.
Berita pertama yang menghebohkan adalah curhatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Boyolali melalui video yang tersebar luas di media sosial. PNS tersebut mengungkapkan bahwa ia diperintah secara tegas untuk mendukung PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. Bahkan, dalam kejadian yang lebih mencengangkan, PNS tersebut diminta memberikan sejumlah uang dengan alasan gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan dari lingkungan kerja menjadi bentuk intimidasi bagi mereka yang berani menolak tawaran tersebut. Detail lengkap curhatan PNS Boyolali dapat diakses melalui.
Berita kedua datang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong. Tim KPK menemukan fakta mengejutkan terkait keterlibatan PDIP dan Ganjar Pranowo dalam upaya memenangkan Pilpres 2024. Lebih mengkhawatirkan, PDIP dan Ganjar Pranowo ternyata meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memuluskan langkah politik mereka, sesuai dengan pakta integritas yang ditemukan tim KPK saat melakukan penggeledahan. Pj Kepala Daerah yang dilantik dipaksa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai dengan poin ke-4 pakta tersebut.
Skandal ini menunjukkan betapa praktik politik yang merugikan demokrasi dapat merasuki lapisan-lapisan pemerintahan. Keterlibatan BIN dalam politik, yang seharusnya netral, menandakan bahwa aparat negara ikut terlibat dalam mendukung kepentingan politik tertentu, melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.
Masyarakat perlu membuka mata terhadap tindakan-tindakan yang merusak demokrasi. Ancaman terhadap PNS dan keterlibatan BIN dalam politik adalah bukti serius bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada dalam ancaman serius. PDIP dan Ganjar-Mahfud diharapkan memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat agar dapat merestorasi kepercayaan pada demokrasi yang sehat. Demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak dirusak oleh praktik politik yang mencoreng integritas dan etika demokratis.
