Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Budayawan sekaligus Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Romo Magnis Suseno mengaku sudah lama ragu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Itu ditandai ketika Jokowi tidak mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU KPK.
Di hadapan sejumlah rektor perguruan tinggi, pengamat, dan aktivis demokrasi di Indonesia, Romo menuturkan dirinya pernah bersama 70 orang ke Istana Negara menghadap Jokowi meminta Perpu untuk UU KPK yang baru dibatalkan.
“Saya tidak terlalu banyak ngomong di situ. Presiden mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada orang seperti Emil Salim, sahabat saya almarhum Azyumardi Azra dan selama dua jam kami minta presiden supaya pakai Perppu,” ujarnya, Selasa (14/11/2023).
Dia menilai Perppu sangatlah penting agar membuat KPK kembali kuat dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Namun, presiden mengabaikan permintaan para tokoh bangsa.
“Presiden mendengarkan tetapi tidak menghiraukan. Di situ saya mulai ragu-ragu. Kepentingan apa untuk mengebiri KPK?” kata Romo.
Di sisi lain, sekitar 50 persen penduduk Indonesia belum sejahtera. Bahkan, 9 persen berada dalam garis kemiskinan serius. Romo menilai kondisi itu akan membuat wajar apabila rakyat mencari ideologis lain selain Pancasila.
Dia juga menyoroti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kini mengancam demokrasi Indonesia. Romo memandang oligarki sangat menguat sehingga membuat kondisi korup dalam negeri. Pelaku politik juga memperkaya diri dan melupakan rakyat.
“Jadi, kita menghadapi ancaman perpecahan vertikal antara orang kecil yang masih menunggu sebenarnya di mana janji Indonesia ini. Penguasa tanpa malu mencoba membangun dinasti keluarga dan kekuasaan keluarga. Saya ulangi yang dibilang tadi yang gawat kalau orang tidak melihat bahwa itu tidak beres,” ungkapnya.
0 Komentar