Anies Baswedan Menjanjikan PBB nol Persen Untuk Sekolah dan Rumah Sakit Swasta

22/11/202320 views

Anies Baswedan Menjanjikan PBB nol Persen — Anies Baswedan Red Polkam Solo, Jawa Tengah Persyarikatan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi non-politik, sebagaimana organisasi organisasi lain, dan bukan dalam kapasitas dukung mendukung yang menjadi domain partai politik dalam kontestasi Pemilu. " Yang mendukung biarlah partai politik. Yang justru kami lakukan adalah menggunakan cara yang dialogis dan keilmuan. Cara elegan yang membuka peluang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas memilih dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih," pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah. Penegasan itu disampaikan Haedar seusai Persyarikatan Muhammadiyah menggelar Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/11), dengan menghadirkan pasangan Calon Presiden Anies Baswedan - Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Dialog terbuka bersama Paslon Nomor 3, AMIN ( Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar ) yang berlangsung hampir dua jam itu, dihadiri lebih dari 10 ribu warga Persyarikatan Muhammadiyah dari berbagai daerah, diantaranya ribuan siswa kelas XII yang sudah memiliki hak pilih. Menurut Haedar ,terkait kontestasi Pemilu, Muhammadiyah sangat berharap rakyat mampu memahami, mengetahui pemikiran, keteladanan, jejak, rekam jejak dan bahkan visi yang besar dari calon pemimpin.bangsa untuk Indonesia kedepan. Lebih dari itu, Persyarikatan Muhammadiyah tidak menginginkan kontestasi Pemiku 2024 berjalan rutin seperti biasa, tanpa ada pembaharuan perubahan dan kemajuan untuk Indonesia kedepan. " Kita ingin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang dicita citakan para pendiri bangsa. Karena itu Muhammadiyah mengharapkan agar Pemilu selain berjurdil, bermartabat, beretika, berdiri tegak di atas konstitusi dan peraturan, serta cerdas dan bertanggung jawab," tegas dia. Haedar mendoakan pasangan AMIN, yakni Anies Baswedan - Gus Imin mendapat ridho dan kemudahan dari Tuhan, mengingat keduanya menjadi bagian aset strategis untuk Indonesia kedepan. Capres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan memberikan apresiasi yang besar terhadap Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah memberikan ruang bagi pasangan AMIN untuk berdialog di depan belasan ribu warga persyarikatan, untuk menjelaskan banyak hal yang menjadi rekam jejak, rekam karya, berikut capaian dan visi misi untuk diberikan penilaian " Mudah mudahan ( dialog ) ini akan memberikan Pemilu kita yang penuh informasi dan pengetahuan tentang calon, tentang program dan tentang kinerja kami selama ini. Kami sangat berterimakasih atas Antusiasme besar warga Muhammadiyah," tegas Anies di depan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekjen Abdul Mu'ti. Dalam dialog terbuka itu, Anies memaparkan banyak hal tentang perubahan yang lebih baik dibanyak sektor, baik sektor sosial, kesehatan, pendidikan, hukum dan ekonomi dll, jika dipercaya dan diberikan amanat untuk menjadi pemimpin Indonesia melalui Pilpres 2024. Banyak yang disoroti capres yang menjadi cucu pahlawan nasional, Abdurrahman Baswedan, terkait misalnya pernasalahan pendidikan yang dipertanyakan salah satu panelia, yakni Rektor UMS Profesor Sofyan. Anies yang memuji peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengatakan, jika diberikan amanat, maka seluruh lembaga pendidikan akan dibebaskan pembayaran PBB. Lebih dari itu, tanah-tanah negara bisa digunakan oleh pihak swasta dengan syarat dipakai kegiatan pendidikan, kesehatan dan sosial . Kebijakan itu, diyakini sebagai solusi solusi untuk menanggulangi banyaknya sekolah atau perguruan tinggi swasta yang mahal harganya karena persoalan akuisisi tanah. Begitu halnya menanggapi persoalan kesejahteraan rakyat, seperti misal penanganan stunting yang dipersoalkan Wulan, mahasiswi UMS, yang menganggap sangat amburadul, meski dana anggarannya sangat besar mencapai Rp 30 triliun. Anies menegaskan, bahwa untuk penyelesaian masalah tersebut, jangan hanya dibebankan kepada negara, tetapi harus dimulai dari keluarga, yakni mulai mengaktifkan kembali peran PKK dengan program Dasawisma, berikut komunitas organisasi kersra yang memiliki jejaring ke bawah dengan ibu ibu. " Hal itu akan mampu mengerjakan banyak hal. Dan dari sisi pemerintah, tipe pengadaan barang dan jasa diubah. Selama ini ada 4 tipe, yakni negara, melalui proses tender, langsung ke masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah selama ini pemerintah sering tipe 1 dan dua karena tidak ingin repot. Tapi saat saya di DKI, saya gunakan tipe 3 dan 4, dan peran kita mengawasi agar pelaksanaan berjalan baik," tukas dia. Banyak yang dipertanyakan, juga terkait program IKN ( Ibu Kota Negara ) Nusantara di Kalimantan Timur, yang dijawab Anies sebagai program yang memunculkan ketimpangan baru, karena dianggap tidak menghasilkan pemerataan. " IKN justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," papar dia, dengan menambahkan, kebijakan yang dipilih adalah kebijakan pemerataan. Dia tegaskan, pemerataan bisa dilakukan dengan cara meratakan Indonesia atau mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah, sehingga kedepannya bisa menjadi besar di seluruh daerah di tanah air. ( WJ ) Caption : Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara panjang lebar tentang visi dan misinya dalam dialog terbuka yang digelar Persyarikatan Muhammadiyah di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS yang dihadiri belasan ribu warga persyarikatan. ( MI/Widjajadi )

Daftar Donatur Palestina

Hajinews.co.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis atau nol persen di seluruh sekolah swasta mulai dari TK/SD/SMP/SMA hingga perguruan tinggi di Indonesia. Menurut dia, PBB akan berdampak pada sekolah swasta yang biayanya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.

Hal itu disampaikan Anies pada Dialog Terbuka Muhammadiyah dengan Calon Pimpinan Bangsa di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Rabu (22/11). Anies datang ke acara tersebut bersama calon presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

”Ke depannya sekolah swasta harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka atau 0 persen. Sebab tanpa ada kampus atau sekolah swasta, sekolah-sekolah kita enggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak di Indonesia,” katanya.

Menurut Anies, hal itu merupakan cara negara untuk membalas kebaikan dari sekolah-sekolah dan kampus swasta. Kalau perlu, kata dia, PBB gratis untuk bangunan-bangunan yang bersifat sosial.

”Termasuk untuk rumah sakit dan hal-hal yang sifatnya sosial, PBB juga harus nol persen. Ini investasi, swasta sudah mendidik mereka,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun akan berusaha mengubah cara pandang. Negara seharusnya berinvestasi pada pihak swasta agar negara menjadi lebih baik lagi. Dia mencontohkan, biaya di sekolah swasta mahal karena mereka harus mengakuisisi atau membeli tanah.

”Biaya paling mahal untuk pendidikan di swasta adalah komponen tanah,” katanya.

Untuk itu, ke depan tanah negara bisa dimanfaatkan pihak swasta selama peruntukannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Hal ini penting karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang berfokus di bidang sosial telah mengambil peran dalam mendidik bangsa bahkan sebelum negara Indonesia lahir.

”Kenapa saat negara sesudah ada, negara justru berbalik. Kita ini pelit buat rakyat sendiri, pada swasta. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik anak asing. Mereka mendirikan negara kita sendiri. Tidak usah bedakan swasta dan negeri,” tegasnya.

Dia menambahkan, tanah yang dipakai oleh pihak swasta toh tidak akan hilang. Sebaliknya jika dipakai investor asing, tanah justru berpotensi hilang.

“Bayangkan jika sekolah tidak dibebani biaya tanah sejak awal, maka SPP pendidikan swasta yang dirasakan keluarga Indonesia bisa hilang. Kurangi beban keluarga Indonesia,” tandasnya.

Sumber: gatra