Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Isu penghentian kasus E-KTP yang menyeret Setya Novanto disoroti pengamat komunikasi politik Unair, Prof Dr. Henri Subiakto.
Menurutnya, setelah mantan Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan pernyataan soal tersebut, dugaan upaya penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terbuka satu per satu.
Dia mengibaratkan fenomena tersebut sebagai puncak gunung mulai tampak setelah banyak yang tertutup.
“Sandiwara yang selama ini ditutupi oleh Jokowi makin terlihat. Dari membuat muruah MK rontok sampai mengintervensi KPK,” ujar Henri, Selasa (5/12).
Dia juga meyakini ke depan, akan lebih banyak drama lain yang akan segera terungkap.
Contohnya, lanjut dia, dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah ada suara sumbang terkait dengan penggunaan anggaran negara dan utang secara sembarangan.
“Dari kejadian-kejadian itu, muncul desakan agar DPR segera melakukan impeachment (pemakzulan) kepada Presiden Jokowi,” tuturnya. “Saya berharap impeachment jangan sampai menjadi tradisi politik di Indonesia. Dampaknya yang sangat buruk dan menciptakan ketidakpastian,” imbuh Henri.
Dia menyampaikan seharusnya ada mekanisme etis yang memungkinkan untuk presiden yang akan dikenakan pemberhentian bisa mengundurkan diri.
“Masyarakat semestinya mendorong Jokowi agar mempunyai tanggung jawab moral agar penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 bisa lebih dipercaya,” ucap Henri.
