Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) menobatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus memalukan.
Mereka juga memberikan rapor merah untuk Presiden Jokowi.
Hal tersebut diserukan saat di acara diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk ‘Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti’.
Saat ditanya awak media, anak sulung Presiden Jokowi sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 02, Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait hal tersebut.
“Biar warga saja yang menilai,” kata Gibran sambil berjalan memasuki mobilnya seusai kegiatan Pantura Dukung Gibran atau Pandugi di GOR Panatayudha Jalan Ahmad Yani Karawang pada Sabtu (9/12/2023) malam.
Ketika ditanya lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka tak menaggapinya dan sibuk meladeni masyarakat yang mengajaknya berfoto dan bersalam.
Sementara itu, mantan Bupati Karawang dua periode, Cellica Nurrachadiana yang akrab disapa Teh Celi menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Karawang bagi pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Teh Celi optimis bahwa raihan suara Prabowo-Gibran di Karawang bisa mencapai 65 persen.
“Target kami memang kemarin sesuai arahan dari TKD Provinsi Jawa Barat di angka 65 persen. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai di Karawang,” kata Cellica saat ditemui di lokasi.
Teh Celi menyampaikan, pada Pemilu 2014 raihan suara Prabowo mencapai 65 persen dan pada 2019 mencapai 60 persen.
Melihat itu, politisi Partai Demokrat itu yakin akan target TKD Provinsi Jabar meraih suara Prabowo-Gibran 65 persen tercapai.
“Saya pikir ini menjadikan semangat yang baru bagi kami untuk berkolaborasi bersinergi bersama. Apalagi hari ini kehadiran Cawapres Gibran dan minggu depan akan ada capres Prabowo langsung di Kabupaten Karawang,” katanya.
Cellica juga optimis Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran.
Selain sosok Prabowo, sosok Gibran sebagai anak muda dan kepala daerah, yang berhasil, kata dia menjadi nilai positif di mata masyarakat.
Melihat itu, politisi Partai Demokrat itu yakin akan target TKD Provinsi Jabar meraih suara Prabowo-Gibran 65 persen tercapai.
“Saya pikir ini menjadikan semangat yang baru bagi kami untuk berkolaborasi bersinergi bersama. Apalagi hari ini kehadiran Cawapres Gibran dan minggu depan akan ada capres Prabowo langsung di Kabupaten Karawang,” katanya.
Cellica juga optimis Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran.
Selain sosok Prabowo, sosok Gibran sebagai anak muda dan kepala daerah, yang berhasil, kata dia menjadi nilai positif di mata masyarakat.
“Anak-anak muda juga saya pikir memberikan harapan yang lebih dong kepada sosok Wapresnya seorang anak muda. Jadi nanti keberpihakan-keberpihakan kebijakan khususnya anak-anak muda ini akan menjadi representasi,” ujarnya.
Gibran Janjikan Progam Makan Siang Gratis untuk Anak-anak
Gibran Rakabuming Raka, melanjutkan kampanyenya dengan blusukan di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2023) siang.
Diketahui, Gibran melanjutkan kunjungannya setelah dari Kawasan Rusun Cilincing, Jakarta Utara.
Adapun Gibran berkampanye ditemani sang istrinya yakni Selvie Ananda.
Saat bertemu warga, Gibran pun menanyakan apakah mereka sudah mengetahui program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran.
“Bapak Ibu udah pernah dengar program makan siang gratis gak untuk anak-anak? Ini khusus anak-anak sekolah,” tutur Gibran.
Gibran pun menjelaskan, jika nantinya anak-anak akan diberikan makan siang dan susu gratis di sekolah masing-masing.
“Biar anak-anaknya makin sehat, gak ada yang stunting. Kalau sehat, otomatis anak-anaknya juga pintar. Bisa lebih meresap apa yang disampaikan guru-gurunya. Setuju semua ya ibu-ibu ya?” ungkap Gibran.
Selain itu, dirinya juga memaparkan soal makan siang gratis, Gibran kepada warga menjelaskan, kalau hal itu sudah dilakukan di banyak negara.
“Bapak Ibu udah pernah dengar program makan siang gratis gak untuk anak-anak? Ini khusus anak-anak sekolah,” tutur Gibran.
Gibran pun menjelaskan, jika nantinya anak-anak akan diberikan makan siang dan susu gratis di sekolah masing-masing.
“Biar anak-anaknya makin sehat, gak ada yang stunting. Kalau sehat, otomatis anak-anaknya juga pintar. Bisa lebih meresap apa yang disampaikan guru-gurunya. Setuju semua ya ibu-ibu ya?” ungkap Gibran.
Selain itu, dirinya juga memaparkan soal makan siang gratis, Gibran kepada warga menjelaskan, kalau hal itu sudah dilakukan di banyak negara.
“Jadi, makan siang gratis itu sudah ada di 76 negara dan efeknya luar biasa sekali,” tutur Gibran.
Tak hanya itu, Gibran menambahkan, jika program makan siang dan susu gratis sejalan dengan upaya mencapai Indonesia Emas 2045.
“Karena kita nanti mau menuju Indonesia Emas 2045, otomatis harus menyiapkan generasi emasnya, ya adik-adik ini, yang kecil-kecil ini lho ya, setuju semua ya ibu-ibu ya, makan siang gratis di sekolah, sama susunya juga,” tutur putra sulung Presiden Jokowi itu.
Kemudian Gibran memastikan, terkait program yang sudah ada di pemerintahan saat ini tetap dilanjutkan.
Adapun dijelaskan Gibran program yang sudah ada yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan lain-lain.
“Program-program kredit juga yang sekarang banyak dinikmati ibu-ibu rumah tangga, kredit PNM Mekaar, KUR (kredit usaha rakyat), dilanjutkan semua,”imbuhnya.
Dianggap Sudah Menyimpang
Viral di medsos Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat penghargaan berupa sertifikat dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tadinya, publik mengira penghargaan itu merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir dua periode memimpin Indonesia.
Ternyata, bukan. Sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor, kepada ‘Jokowi’ adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan.
Dianggap Sudah Menyimpang
Viral di medsos Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat penghargaan berupa sertifikat dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tadinya, publik mengira penghargaan itu merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir dua periode memimpin Indonesia.
Ternyata, bukan. Sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor, kepada ‘Jokowi’ adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan.
Seperti diketahui Jokowi adalah alumnus Program Studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980.
Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM.
Penobatan itu disematkan BEM KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) di bundaran UGM, Jumat (8/12/2023).
Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi undang-undang ITE dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) disebut menjadi sederet pemicu penobatan itu.
Menurut Gielbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi.
Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir dua periode Jokowi memimpin di Indonesia.
Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal.
Kemudian revisi undang-undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai sangat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi.
Belum lagi soal konstitusi. Para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MKMK.
Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen.
Apalagi dengan kedekatan personal antara keluarga Jokowi dengan Hakim Anwar Usman.
Serentetan persoalan tersebut, menjadikan Indeks demokrasi Indonesia dinilai semakin menurun.
“Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan,” kata Gielbran.
Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan ini disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi.
Baliho berukuran cukup besar sekira 3×4 meter ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam dua fase.
Yaitu mengenakan almamater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja.
Baliho tersebut terpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM.
Selain itu, wajah Jokowi dalam bentuk topeng juga dihadirkan dalam kursi kosong di diskusi tersebut.
Di akhir acara, panitia menyerahkan kajian berikut sertifikat alumnus paling memalukan kepada manipulasi Jokowi yang diperankan oleh perwakilan massa.
Nantinya sertifikat dan kajian itu bakal dilayangkan melalui Pos ke Istana Presiden.
Menurut Gielbran, Joko Widodo tidak mencirikan lagi nilai-nilai UGM.
Jokowi di akhir masa pemerintahan justru menghendaki perpanjangan kekuasaan laiknya seorang raja Jawa. Tanpa memperhatikan nilai etik.
“Belum lagi bicara dinasti politik beliau, yang jelas terpampang di depan mata kita,” ujarnya.
“Sehingga saya rasa seperti tadi tidak ada momentum selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus paling memalukan,” imbuhnya.
Mimbar diskusi publik di Bundaran UGM ini menghadirkan narasumber Aktivis Hak Asasi Manusia, Fatia Maulidiyanti dan akademisi sekaligus peneliti Hukum Tata Negara Indonesia, Dr. Zainal Arifin Mochtar.
Diskusi ini juga menghadirkan koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tahun 2010-2016, Haris Azhar.
Dalam diskusi tersebut, Fatia berbicara tentang indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan.
Ia mengawalinya dengan tahun 2014, ketika Presiden Joko Widodo dianggap sebagai new hope karena berangkat dari kebaruan yang tidak memiliki rekam jejak buruk di masa lalu.
Bahkan Jokowi sangat tenar dengan gaya blusukannya dan Nawacita.
Pada saat Pilpres berhasil meraup suara hingga 70 persen di Papua. Namun pada akhirnya, kata Fatia harapan tersebut gugur.
“Karena mengangkangi semua janjinya. Pada akhirnya, membawa Indonesia mengalami penurunan indeks demokrasi,” kata Fatia.
Sementara itu, Akademisi Zainal Arifin Mochtar bicara tentang praktek pemberantasan korupsi yang dinilai jalan ditempat.
Menurut dia, jika disusun maka daftar dosa pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir sangat panjang dan lebar.
Satu di antara dosa yang paling kentara adalah masih suburnya praktek KKN dan semakin hilangnya non-konflik kepentingan.
Bisa bayangkan, lanjutnya, di Republik Indonesia, menteri sekaligus pengambil kebijakan dan pada saat yang sama bisa diuntungkan dari kebijakan itu.
“Kalau mau kita lacak siapa yang paling berdosa, maka kita harus menyebutkan nama Jokowi plus partai-partai di belakangnya,” ujarnya.
“Mengapa politik dinasti terjadi, karena dibiarkan oleh partai-partai, maka kritik kita hari ini kita bebankan separuh ke Jokowi dan separuh lagi ke partai di belakangnya,” tandasnya.
