Hak Interpelasi DPR, Apa Kabar?

Hak Interpelasi DPR
Anggota Komisi III FPKS DPR RI H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.Si. (FOTO: fraksi.pks.id)
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Ketika kisruh di MK masih jadi perbincangan publik, ternyata muncul lagi kisruh yang lain. Yaitu viralnya pemberitaan soal debat cawapres. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara mengejutkan mengubah format debat terbaru. Yang oleh sejumlah pihak dianggap sebagai upaya untuk melindungi Gibran. Agar nanti tidak dipermalukan.

Selanjutnya, meski tekanan publik semakin keras, apakah Jokowi sedia mundur selangkah? Ternyata, tidak! Cawe-cawe yang katanya untuk kepentingan bangsa dan negara terus dilanjutkan. Dalam upaya membangun dinasti politik. Dan Jokowi tidak sendiri. Tapi bersama ibu negara, Iriana Jokowi. Malah, menurut laporan majalah Tempo, justru Irianalah yang paling getol merencanakan segalanya.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Seluruh langkah Jokowi itu tampaknya sudah terencana secara matang. Jokowi tidak hanya berhasil menempatkan para anggota keluarganya dalam posisi berkuasa – setelah Gibran jadi Walikota Solo dan kemudian cawapres, Kaesang jadi Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menantunya Bobby Nasution jadi Walikota Medan dan adik iparnya Anwar Usman jadi Ketua MK, walaupun kemudian dicopot – kekuatan Jokowi tampaknya tidak tertandingi. Sehingga upaya penggunaan Hak Interpelasi DPR tampaknya memang jauh panggang dari api.

Kini, sebagai penguasa Jokowi bisa berbuat sesuka hatinya. Mengubah dan mengutak-atik ketentuan hukum dan perundang-undangan untuk kepentingan dinasti politiknya. Dan kekuatirannya menghadapi persoalan hukum bila sudah lengser kelak pun secara perlahan tapi pasti telah diredamnya.

Di antaranya, dengan pemberian jabatan penting  kepada mereka yang disebut “Geng Solo”. Seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang waktu Jokowi jadi Walikota Solo mereka adalah orang-orang dekatnya. Begitu juga beberapa posisi penting lainnya yang sudah diisi oleh orang-orang yang dekat dengannya.

Apakah dengan demikian Jokowi benar-benar akan aman setelah nanti tidak berkuasa lagi? Bisa jadi dia lupa, bahwa tidak selamanya “orang-orang yang dianggap orang dekatnya” itu akan manut saja. Dengan mendahulukan kepentingan Jokowi dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Bukankah ada waktunya orang akan sadar diri, untuk lebih memilih memenuhi panggilan hati nuraninya. Wallahu a’lam!(*)

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *