Daftar Donatur Palestina
by M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Hajinews.co.id – Semangat pemakzulan Jokowi semakin menggelora. Meski Pilpres telah memasuki tahap kampanye dimana agenda debat Capres perdana baru saja dilaksanakan, namun kekhawatiran akan brutalnya cawe-cawe Jokowi sebagai Presiden untuk sukses pasangan anaknya menyebabkan pemakzulan tetap menjadi isu dan opsi. Narasinya Pemilu tanpa Jokowi.
Menarik analisis Eep Saefulloh Fatah dalam salah satu acara di Bandung yang menyatakan bahwa terdapat empat krisis pemerintahan Jokowi yaitu krisis moral, krisis politik, krisis kebijakan, dan krisis elektoral. Satu bonus menurutnya adalah krisis konstitusional. Mengingat krisis yang bersifat multi dimensional itu maka Eep Fatah mulai bersemangat melakukan perlawanan atau berjuang untuk “mengalahkan Jokowi”. Makzulkan Jokowi.
Hanya saja Eep skeptis bahwa pemakzulan dapat dilakukan sebelum Pilpres 14 Februari 2024. Bukan soal waktu pendek yang menjadi alasan skeptisme melainkan faktor substansial yang menurut Eep ada dua hal, yaitu :
Pertama partai-partai politik khawatir pemakzulan akan mengganggu pentahapan Pemilu sehingga jika terjadi penundaan maka Jokowi memperpanjang kekuasaan.
Kedua, terjadi anarkisme yang menyebabkan keluarnya dekrit “darurat sipil” yang justru akan memperkuat kedudukan Jokowi sebagai Presiden.
Eep ujungnya menyatakan bahwa Jokowi akan dimakzulkan sebelum habisnya masa jabatan 20 Oktober 2024. Ia juga masih percaya dalam Pilpres Prabowo-Gibran “bisa dikalahkan”. Ini menurutnya sebagai akibat dari krisis elektoral.
Sebenarnya agak kabur pandangan antara Prabowo Gibran sebagai representasi Jokowi yang “bisa dikalahkan” dengan pemakzulan sebelum 20 Oktober 2024. Jika Prabowo Gibran memang kalah ya buat apa Jokowi harus dimakzulkan lagi ? Eep tidak mengaitkan dengan kemungkinan curang Jokowi.
Pemakzulan harus dilakukan sebelum Pilpres 2024 karena :
Pertama, agar terhindar dari Pilpres curang yang dimainkan Jokowi demi sukses Prabowo Gibran. Semua “elemen negara” mampu dikendalikan oleh Presiden termasuk gelontoran uang haram para pengusaha.
1 Komentar