Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Menyikapi kondisi politik dan demokrasi belakangan ini, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) mengadakan Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP pada Ahad (17/12/2023).
Mimbar demokrasi ini mengangkat tema perlawanan “Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM” yang disajikan dalam bentuk Panggung Rakyat.
Kegiatan ini melibatkan 12 kampus terkemuka di Makassar, dengan peserta tidak hanya terdiri dari mahasiswa, melainkan juga melibatkan sopir angkot, petepete, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.
Menurut Aspar Muin, salah satu inisiator gerakan tersebut, Mimbar Demokrasi adalah respons terhadap situasi demokrasi di Indonesia yang semakin terguncang oleh kekuasaan rezim Jokowi.
“Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, dimana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres” ungkap Aspar.
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu dinilai upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres.
Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UI Pemuli merupakan ipar dari Jokowi, dimana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.
“Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita. Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya.”
“Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu” tegas Aspar.
Reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi Demokrasi masih dianggap jalan ditempat bahkan banyak pihak yang menilai sejak kepemimpinan Jokowi mengalami kemunduran.
Hal itu dapat terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan pejuang HAM yang dikriminalisasi.
Sementara itu Koordinator AMPDS Moesang menyatakan jika gerakan ini akan terus berlanjut menyerukan perlawanan terhadap politik dinasti dan penolakan terhadap pelanggar HAM berkuasa di Negeri ini.
“Kami akan terus bergerak menyerukan perlawanan, kegiatan hari ini hanyalah pra kondisi dari aksi panjang yang kami rencanakan di Makassar.”
Reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi Demokrasi masih dianggap jalan ditempat bahkan banyak pihak yang menilai sejak kepemimpinan Jokowi mengalami kemunduran.
Hal itu dapat terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan pejuang HAM yang dikriminalisasi.
Sementara itu Koordinator AMPDS Moesang menyatakan jika gerakan ini akan terus berlanjut menyerukan perlawanan terhadap politik dinasti dan penolakan terhadap pelanggar HAM berkuasa di Negeri ini.
“Kami akan terus bergerak menyerukan perlawanan, kegiatan hari ini hanyalah pra kondisi dari aksi panjang yang kami rencanakan di Makassar.”
“Kami tidak ingin kembali pada situasi dimana kritik dibungkam dan negara ini menjadi Negara Kekuasaan yang merusak tatanan Hukum.”
“Rezim ini perlu diberi peringatan dari Makassar yang merupakan Kota para Demonstran” ungkap Moesang Mahasiswa UNISMUH Makassar ini.
Menurutnya Mimbar Demokrasi hari ini baru permulaan dari upaya rekonsolidasi gerakan Mahasiswa Makassar. AMPDS berencana melanjutkan aksi mereka dalam demonstrasi langsung.
“Aksi ini upaya menggalang kekuatan massa gerakan, tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat pada umumnya yang selama ini merasa kan ketidakadilan rezim. Diacara ini kami perkirakan peserta yang hadir sekitar seribu an orang dari puluhan kampus di Makassar. Juga kami melihat ada antusiasme dari masyarakat, buktinya sopir pete’ pete’ dan tukang becak mau Hadir.” ucap Moesang.
Kegiatan Mimbar Demokrasi ini juga melibatkan seniman mural, dan bank ternama di Kota Daeng; Kapal Udara dan Makassar Uye. Terlihat juga hadir komunitas Vespa dan sopir angkot dan bentor, juga menghadirkan tokoh publik untuk memberikan orasi kebangsaan.
Selain panggung rakyat diisi dengan orasi dan penampilan seniman, AMPDS membagikan topeng V for Vandetta kepada peserta sebagai simbol perlawanan, dan juga stiker yang berisi kalimat peringatan “Awas Bahaya! Jangan Sampai Indonesia Dikuasai Tirani Dinasti Dan Pelanggar HAM”.
