Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Jusuf Kalla sangat prihatin dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberi jalan mudah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Saat ditanya soal kemungkinan penolakan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, Jusuf Kalla blak-blakan hal itu bisa terjadi. Bukan tanpa alasan, JK menilai jika situasi makin buruk, masyarakat bisa mengerahkan kekuatan untuk menolaknya.
“Tergantung penyelenggaraan cara, kalau memang terjadi Pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis, bisa terjadi penolakan,” ucap Jusuf Kalla.
Penolakan hasil Pilpres 2024 bukanlah hal yang mustahil. Mengingat hal serupa pernah terjadi di Indonesia, terutama di penghujung Orde Baru (Orba).
“Malah pengalaman kita tahun 1998, maka terpaksa diadakan Pemilu lagi dari 97 ke 99. (Negara luar) ikut membantu, untuk mereformasi akibat perilaku ini,” katanya menambahkan.
Demi menghindari penolakan hasil Pilpres 2024, semua pihak harus menjaga demokrasi tetap dalam porosnya. Jangan sampai Pemilu digelar dengan tidak adil, dipaksakan, dan tidak terbuka.
“Itu terjadi 30 tahun lalu, apabila penguasa melakukan hal yang salah seperti tahun sebelumnya itu, maka penolakan bisa terjadi. Bagaimana menghindarinya, ya kembali dalam demokrasi,” kata JK.
“Dalam Pemilu jangan dipaksakan, jangan tidak adil, jangan tidak terbuka, ya itu agar tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai hanya karena kepentingan sesaat,” tuturnya menambahkan, dikutip dari YouTube Rhenald Kasali, Senin 18 Desember 2023.
Lemahnya hukum di Indonesia
Jusuf Kalla juga menyoroti lemahnya hukum di Indonesia. Demokrasi haruslah digunakan untuk mencapai keamkmuran dan keadilan.
“Demokrasi adalah sistem, dan bukan tujuan. Adapun tujuan fundamental kita adalah mencapai kemakmuran dan keadilan. Nah demokrasi yang sekarang itu untuk mencapai kekuasaan dengan tujuan kepemimpinan,” kata Jusuf Kalla.
Terlebih lagi, Jusuf Kalla menilai 3 lembaga negara justru dikuasi oleh golongan tertentu. Sehingga memunculkan ketidakadilan.
“Maka berarti sistem demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat, dengan 3 pilarnya, itu tidak tercapai. Semua itu dikuasai, 3 lembaga ini dikuasai, maka akan muncul ketidakadilan,” ucap JK menambahkan.
