Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, yang juga Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Jusuf Kalla, sebelumnya sempat mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagus dalam memimpin negara dalam 5 tahun. Tapi ucapan tersebut buru-buru diralat setelah Jokowi memasuki periode kedua kepemimpinannya.
Jusuf Kalla menilai jabatan presiden lebih ideal memang selama dua periode. Hal itu untuk menilai hasil kinerja yang dilakukan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Namun jika seorang presiden menjabat sampai tiga periode, hal itu sangat tidak ideal. Bahkan merusak tatanan demokrasi yang telah dijunjung Indonesia selama bertahun-tahun.
“Jadi saya melihat presiden itu jabatannya jangan lebih dari 2 periode, harusnya dibatasi. Kenapa? Saat masih satu periode, anak-anak masih kecil, masih belum tertatik ke politik,” kata Jusuf Kalla.
“Setelah 10 tahun, mereka sudah dewasa. Kepentingan-kepentingan bisnis dan politisnya mulai digarap orang-orang. Itu merusak alam demokrasi karena ada keberpihakan,” ucapnya menambahkan.
Jusuf Kalla tak menyangka Jokowi bakal bermanuver lebih cepat dari yang dia bayangkan. Sebelum 10 tahun memimpin, Jokowi sudah mengerahkan segala upaya untuk memberi dukungan kepada anak-anaknya yang ingin terjun ke dunia politik.
Tak dimungkiri Jusuf Kalla merasa sangat kecewa dan prihatin dengan kondisi demokrasi saat ini. Apalagi setelah jalan Gibran Rakabuming Raka dipermudah sang paman yang dulu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ternyata Pak Jokowi lebih cepat dari 10 tahun. Artinya, lebih cepat dalam gerakan upaya keluarga untuk mendapatkan dukungan kekuasaan dari orangtuanya,” ucap Jusuf Kalla.
“Itu terjadi sekarang, bagaimana Pak Jokowi mendukung Gibran, itu tidak sesuai dengan alam demokrasi, dan merusak MK,” katanya menambahkan, dikutip dari YouTube Rhenald Kasali Senin, 18 Desember 2023.
Jalan mulus Gibran Rakabuming
Anak sulung Jokowi ini memang belum genap lima tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tapi jalannya sudah mulus-mulus saja saat hendak menggapi mimpi sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Pada awalnya syarat usia minimal 40 tahun bagi capres-cawapres tak bisa diganggu gugat. Menjelang pendaftaran kandidat ke KPU, MK mendadak mengabulkan gugatan dari pendukung Gibran yang mengajukan gugatan syarat jadi capres-cawapres.
Permintaan tersebut dikabulkan, Gibran menjadi cawapres dengan karpet merah yang digelar oleh keluarganya. Keikutsertaan Gibran langsung menuai kontroversi di tengah masyarakat, bahkan masih dibahas hingga sekarang.
Jalan mulus Gibran ini diwarnai kontroversi lain, semisal ijazah kuliahnya yang diragukan. Hingga ucapan-ucapan salah yang disampaikan Gibran, menjadi bahan yang mudah untuk menjatuhkannya.
