Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Anies Rasyid Baswedan kerap kali menyebutkan kata AMIN dalam kampanye Pilpres 2024-nya di beberapa daerah di Indonesia.
Kata AMIN yang dimaksud adalah singkatan pada nama pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus Imin.
Namun, akronim AMIN yang kerap diucapkan Anies Baswedan berujung ia dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Akronim AMIN yang diucapkan Anies Baswedan dalam kampanyenya, disebut sebagai penistaan agama.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan penistaan agama.
Penistaan agama yang dimaksud penggunaan akronim AMIN dalam kampanye Anies Baswedan.
Akronim tersebut diketahui memang digunakan untuk pasangan calon Anies-Cak Imin.
Pengaduan masyarakat (dumas) ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan organisasinya Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia.
Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, Umar Segala menilai penggunaan akronim tersebut termasuk dalam penistaan agama.
“Jelas, bahwa dijelaskan dalam hadits-hadits bahwasanya penggunaan kata AMIN ini adalah penggunaan kata suci, penggunaan harapan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Umar kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Tak hanya di agama Islam, Umar mengatakan, kata AMIN juga memiliki makna yang sama bagi agama-agama lain di Indonesia.
Umar mengatakan, Anies melakukan politisasi agama demi kepentingan pribadinya dalam berkontestasi di Pemilu 2024 dengan menggunakan akronim tersebut.
“Ini adalah sebuah politisasi yang sangat tidak berguna. Politisasi rendah, bahwasanya politisasi agama masih dilakukan untuk mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini,” jelasnya.
Selain akronim tersebut, Umar mengklaim Anies juga pernah melakukan aksi tahiyat dengan gesture dua jari dalam acara podcast bersama Ustad Abdul Somad pada 13 Desember kemarin.
Padahal, diketahui hanya ada satu jari yakni telunjuk yang dilakukan dalam gerakan salat tersebut.
“Bahwasanya Anies Baswedan telah mempermainkan gerakan salat. Beliau menunjukkan nomor 2, tapi dalam artian yang dijelaskan oleh beliau itu gerakan salat,” tuturnya.
Dalam pengaduannya, Umar juga mengaku bakal menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar saat Anies Baswedan memposekan dua jari saat tasyahud hingga hadits-hadits terkait penggunaan kata AMIN.
Terakhir, ia juga berharap agar Polri dapat segera memproses kasus tersebut sehingga tidak memicu konflik horizontal di masyarakat. Menurutnya, Pemilu harus dilaksanakan secara luber, jurdil, teduh, tertib, dan bermartabat.
“Tidak boleh ada capres yang menghalalkan cara untuk meraih simpati dan kemenangan,” tukasnya.
Jubir TIMNAS AMIN, Indra Charismiadji menanggapi soal aduan ke Bareskrim Polri tersebut.
Dia menyebut jika pengaduan itu hal yang mengada-ada.
“Kok aneh-aneh saja. Agama mana yang dinistakan? AMIN itu tidak hanya dipakai dalam ritual agama lho,” ucapnya saat dihubungi.
Indra menambahkan, upaya yang dilakukan ini mencederai Pemilu 2024 dan tidak riang gembira seperti yang sudah digaungkan.
“Harusnya punya komitmen bersama. Ngapain ditarik tarik ke ranah hukum hanya karena kami punya Akronim yang sangat merakyat,” tuturnya.
Slepet Cak Imin
Cawapres Nomor Urut 1, Cak Imin menyampaikan visi dan misinya di debat cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.
Dalam menyampaikan visi misinya itu, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berbicara soal ‘slepet’ atau sarung yang dilipat yang dikenakannya dengan dikalungi.
Cak Imin menyebut slepet itu bisa membangunkan yang tidur dan menggerakkan yang loyo.
“Ini yang disebut sebagai slepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Slepet itu seperti sarung yang saya bawa ini (melakukan gerakkan slepet).”
“Di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo dan sekaligus mengingatkan yang lalai,” jelas Cak Imin.
Dirinya mengaku bersyukur dirinya dan Anies mempunyai tujuan yang sama.
Dia menyebut istilah ‘slepet’ ini merupakan awal dari perubahan.
“Alhamdulillah gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya dan perbaikan bahkan kami berdua seperti botol dan tutup. Jangan salah, slepet itu disrupsi, disrupsi itu awal dari perubahan,” ungkapnya.
“Di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo dan sekaligus mengingatkan yang lalai,” jelas Cak Imin.
Dirinya mengaku bersyukur dirinya dan Anies mempunyai tujuan yang sama.
Dia menyebut istilah ‘slepet’ ini merupakan awal dari perubahan.
Diketahui, dalam debat tersebut Cak Imin mengenakan setelan jas hitam bertuliskan AMIN.
Dia juga mengalungkan sarung yang dilipatkan dengan corak batik.
Gibran Rakabuming Singgung Inkonsistensi Cak Imin
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming mengaku heran dengan inkonsistensi Cawapres 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Keheranan itu disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres yang digelar KPU RI pada Jumat (22/12/2023) di JCC Senayan, Jakarta.
Awalnya, Cak Imin memaparkan bahwa ia berniat membangun 40 kota di Indonesia yang setara dengan Ibu Kota Jakarta.
Menurutnya, hal itu akan membuat kesetaraan di Indonesia tercapai hingga ke kota-kota yang dianggap tertinggal.
Gibran kemudian menanggapi pernyataan Cak Imin. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku heran dengan inkonsistensi Cak Imin.
Pasalnya kata Gibran, Cak Imin tidak setuju dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun Cawapres 01 itu berencana membangun 40 kota setara Jakarta.
“Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun 40 kota selevel Jakarta, tapi tidak setuju dengan IKN. Tapi enggak apa-apalah ya, monggo,” ucapnya.
Diketahui memasuki Pilpres 2024, pembangunan IKN menuai kontroversi. Suara kontra utamanya dinarasikan oleh Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.
Anies menilai, pembangunan IKN tidak tepat karena di Kalimantan terdapat problem infrastruktur yang lebih penting diselesaikan.
“(Jika IKN) sementara, yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.
