Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengaku mendengar informasi tentang adanya upaya mengondisikan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.
Ketua Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Genjar Pranowo – Mahfud Md (TPN Ganjar – Mahfud) itu justru memperoleh informasi tentang hal tersebut dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Bima mengatakan dirinya sebagai pimpinan Komisi IV DPR kerap berdiskusi dengan sesama legislator partai pengusung AMIN di Pilpres 2024.
“Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01 (AMIN), memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran,” ujar Bima dalam jumpa pers awal tahun di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Bima mencermati penggiringan opini pilpres satu putaran itu dilakukan melalui lembaga survei.
Politikus yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkena toxic relationship Orde Baru (Orba) itu menegaskan seharusnya lembaga-lembaga survei membuka cara mengambil sampling dan metode pemilihan responden.
“Kenapa, misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi,” ujarnya. “Pertemukan antarlembaga survei untuk menguji teknologi secara akademis.”
Lebih lanjut Bima mengatakan semestinya temuan lembaga survei merupakan potret realitas di kalangan pemilih.
Namun, Bima justru menyoroti pengambilan sampel yang harus seizin jajaran kepolisian di bawah. Proses perizinannya pun bisa mencapai 10 hari.
Bima menduga proses itu sangat berpengaruh pada pendapat responden. “Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap,” ulasannya.
Menurut Bima, memang secara metodologis penarikan sampel itu bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dia menganggap proses perizinan itu menjadikan survei menjadi tidak akademis lagi.
“Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang pikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk membangun opini dan kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralitasan aparat,” imbuhnya.
Menurut Bima, hasil survei seolah-olah tidak menggambarkan partisipasi publik di lapangan. Misalnya, acara-acara Ganjar – Mahfud maupun Anis – Muhaimin kerap dibanjiri publik.
Namun, opini yang dikembangkan melalui hasil survei justru Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran.
Oleh karena itu, kubu Ganjar – Mahfud juga membahas soal itu dengan kubu AMIN.
“Ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan (dengan kubu AMIN, rd). Tentang apa hasilnya, ya, kita sepakat saja, ada kecenderungan kami sepakat dua putaran,” kata Bima.
Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendorong pembentukan komite independen untuk mengaudit temuan lembaga survei. Menurut Hasto, usulnya itu demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
“Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi,” ujarnya.
