Hajinews.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) dan pemberian bansos kepada masyarakat miskin seharusnya dikurangi, bukan bertambah.
Menurut Ma’ruf Amin, pemberian bantuan sosial yang terus menerus akan melestarikan kemiskinan.
“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Ke depan, Ma’ruf berharap, anggaran pemerintah pada 2024 tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial, melainkan untuk pemberdayaan masyarakat guna menghilangkan kemiskinan.
“Tambah lagi anggarannya. Sosial juga tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, tapi pemberdayaan untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin menyinggung pentingnya meningkatkan pengusaha agar tidak hanya pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk itu, kata Ma’ruf Amin, pemerintah akan mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.
“Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus. Jadi kena stunting terus kan. Jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan,” ujar Ma’ruf Amin.
Pemerintah masih menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada tahun ini. Bansos diberikan dalam bentuk uang maupun barang.
Salah satu bansos yang masih dibagi di tahun ini adalah bantuan pangan. Bantuan berupa beras diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulan.
TPN Ingatkan Bansos Jangan Diklaim Milik Jokowi, Itu Uang Rakyat
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh diklaim milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan, bansos berasal dari uang rakyat.