Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan format debat capres-cawapres tidak perlu diubah lagi, mengingat tidak ada hal krusial yang menjadi dasar untuk diubah.
“Saya pikir enggak usah [diubah]; ngapain diubah-ubah lagi formatnya kalau itu tidak ada hal-hal yang krusial atau hal-hal yang mendasar. Jadi, jangan mengubah sesuatu hanya karena aspirasi satu dua [pihak],” kata Haedar di kantor pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat, 12 Januari 2024.
Haedar menyampaikan itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Debat Capres atau Debat Ketiga Pilpres 2024 kurang mengedukasi pemilih karena lebih banyak menyerang sisi personal peserta pilpres.
Atas alasan itu, Jokowi pun meminta KPU memformat ulang debat capres-cawapres Pemilu 2024 yang masih tersisa dua kali lagi.
Haedar menilai setiap perubahan terhadap format debat capres-cawapres harus dipastikan atas dasar kajian mendalam dari KPU, selaku lembaga penyelenggara pemilu, atau dituntut oleh seluruh kontestan pilpres.
“Jadi, jangan debat ini maupun proses pemilu itu, baik mau tetap disempurnakan atau perubahan, berdasarkan opini publik; tetapi berdasarkan kajian-kajian yang mendalam dan sistem yang terukur,” kata Haedar.
Selain itu, Haedar juga berpesan agar KPU perlu menjadi koridor yang mampu memastikan ranah personal atau pribadi dan ranah publik dalam debat capres-cawapres yang selalu dipersoalkan.
“KPU perlu memastikan mana sih yang publik, mana yang personal, supaya tidak menjadi tarik menarik kepentingan dan tarik menarik isu yang berjalan di tengah jalan, yang akhirnya ada muatan kepentingan juga,” ujarnya.
Haedar mencontohkan masalah pembahasan lahan kekayaan pejabat publik yang dibahas dalam debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 7 Januari lalu.
Menurut Haedar, KPU perlu memastikan apakah hal itu merupakan ranah personal atau publik, sebagaimana pejabat publik diminta melaporkan harta kekayaannya.
Haedar menambahkan pemimpin negara atau pejabat publik memang semestinya bersikap transparan, termasuk terhadap wilayah privat terkait urusan publik.
Haedar berharap debat capres-cawapres Pemilu 2024 mampu menjadi ruang paling demokratis dan mencerdaskan, sehingga memberikan pertanggungjawaban kepada publik tentang siapa yang layak dipilih pada tanggal 14 Februari mendatang.
“Apa yang selalu saya katakan bahwa debat capres-cawapres itu jangan menjadi seperti cerdas cermat di level bawah, yang nanti pun hanya akan mengeksplorasi hal-hal yang ‘kembang-kembang’, soal istilah, soal diksi-diksi, atau siapa yang menarik mengeluarkan simbolisasi. Itu kan debat capres-cawapres untuk sebuah negara besar,” imbuhnya.
