Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — PDIP memberikan jawaban soal pernyataan Rocky Gerung untuk melakukan gerakan pemakzulan Jokowi dari jabatan Presiden Indonesia.
Rocky mengajak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memimpin langkah gerakan pemakzulan Jokowi sebelum hari pencoblosan Pilpres atau 14 Februari 2024 nanti.
Menurut Rocky Gerung, hanya Megawati yang memiliki power untuk memerintahkan seluruh anggota DPR RI Fraksi PDIP dan mungkin yang lain untuk setuju melakukan pemakzulan Jokowi.
Terkait ajakan ini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan jawaban.
Puan Maharani mengatakan bahwa pemakzulan Jokowi tidak semudah membalikan telapak tangan.
Seorang Presiden RI hanya bisa dimakzulkan apabila terbukti melanggar hukum.
“Untuk pelaksanaan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain sebagainya,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024) dikutip Tribunnews.com.
Namun, Puan menuturkan, sebagai sebuah aspirasi tak masalah disuarakan.
Meski begitu, Puan mempertanyakan urgensinya.
“Ya aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya. Jadi kita lihat apa urgensi. Namun namanya aspirasi tetap harus kami terima,” ujarnya.
Rocky Ajak Megawati
Rocky Gerung mendukung gerakan pemakzulan Jokowi dari kursi presiden. Rocky Gerung menyampaikan hal tersebut dalam diskusi DIALOG PUBLIK RELAWAN AM1N BUGAR di Tangerang Selatan pada Ahad (14/1/2024).
Rocky Gerung mengatakan bahwa Pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024 nanti akan menjadi sia-sia dan dituding bakal ada kecurangan.
Rocky menyarankan agar gerakan pemakzulan Jokowi segera dilakukan lebih cepat dan terstruktur.
Ia pun menyarankan agar Megawati Soekarnoputri ikut turun dalam gerakan pemakzulan Jokowi.
Menurutnya langkah politik itu bisa dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI.
“Diperlukan langkah politik yang memungkinkan langkah pemakzulan itu dimulai oleh siapa harusnya oleh megawati karena dia yang punya standing di parlemen,” katanya.
Pengamat politik ini menyebut hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang bisa memulai langkah pemakzulan Presiden.
Rocky menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional.
Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan.
“Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong agar ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemakzulan dengan cara konstitusional,” ujarnya.
Rocky Gerung berdalih bahwa Pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi Kepresidenan.
Sebab Rocky menuduh Jokowi akan berpihak untuk memenangkan salah satu Paslon Pilpres 2024.
“Karena kalau penghalangnya tidak disingkirkan maka politik 14 februari itu omong kosong,” jelasnya.
Maka kata Rocky Gerung diperlukan langkah politik yang memungkinkan untuk memakzulkan Jokowi.
Diketahui isu pemakzulan Jokowi kembali mencuat jelang Pilpres 2024.
Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh gerakan petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menkopolhukam Mahfud MD.
Namun demikian Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, petisi yang meminta pemakzulan Presiden Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional.
Pasalnya, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“(Pemakzulan) itu inkonstitusional. Mustahil prosesnya dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebab, pemakzulan itu prosesnya panjang dan memakan waktu,” ujar Yusril melalui keterangan persnya, Minggu (14/1/2024).
Ia menjelaskan, pemakzulan harus dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengeluarkan pendapat bahwa presiden telah melanggar Pasal 7B UUD 1945, yakni melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden.
Tanpa uraian jelas mengenai aspek mana dari Pasal 7B UUD 1945 yang dilanggar presiden, sebut dia, maka pemakzulan adalah langkah inkonstitusional.
“Perlu waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan DPR mengambil kesimpulan presiden telah melakukan pelanggaran di atas. Andai DPR setuju, pendapat DPR itu harus diperiksa dan diputus benar tidaknya oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Yusril.
Rocky Gerung: Anies Pasti Kalah
Rocky Gerung mengklaim bahwa Anies Baswedan kalah dalam Pilpres 2024. Pengamat Politik ini bahkan menyebut bahwa Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar cuma mampu meraih 17 persen suara.
Alasan Rocky Gerung sebut Anies Baswedan kalah yakni sosok Presiden Jokowi.
Kata Rocky, langkah Anies bakal dihalangi oleh Presiden Jokowi.
Bahkan Rocky Gerung mengaku pernah membicarakan hal itu dengan Jubir Timnas AMIN Muhammad Said Didu pada akhir tahun 2023 lalu.
Kepada Said Didu, Rocky Gerung menyebut bahwa penguasa hanya menghendaki Anies Baswedan mendapatkan suara 17 persen saja.
Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam sebuah diskusi Minggu (14/1/2024).
“Saya dengan Pak Said Didu akhir tahun kemarin saya ucapkan bahwa Anies tidak mungkin menang dia cuma boleh dapat 17 persen,” ungkap Rocky Gerung.
Rocky Gerung menyebut bahwa seharusnya Anies Baswedan mendapatkan 50 hingga 60 persen suara apabila tidak dihalangi oleh Jokowi.
Oleh karenanya, Rocky Gerung mengajak pemilih yang pro Anies Baswedan untuk menyingkirkan Jokowi dari kursi Kepresidenan.
“Joko Widodo akan menghalangi, maka untuk menang ya singkirkan penghalangnya kan itu jalan pikirannya,” ucapnya.
Rocky Gerung mengklaim, mahasiswa dari ratusan kampus yang sudah dikunjunginya sepakat untuk menggaungkan kembali gerakan Ganti Presiden.
“Kemarin ada pembuktian anak-anak dari emak-emak di ratusan kampus mengucapkan antidinasti itu terang-terangan ganti presiden,” tuturnya.
