NU dalam Dekapan Kekuasaan dan Politik Pemilu 2024

NU dalam Dekapan Kekuasaan dan Politik Pemilu 2024
banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



banner 678x960

banner 400x400

Oleh: Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University

Hajinews.co.id – KETERLIBATAN Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menandai perubahan signifikan dari fokus awal mereka untuk kegiatan sosial sejak didirikan pada 1926. Keterlibatan tadi memunculkan kekhawatiran mengenai kesetiaan NU pada “khittah 1926”, prinsip, dan pedoman aslinya. Perubahan itu pula berpotensi memengaruhi pandangan sekitar 100 juta pengikut NU terkait dengan organisasinya.

Bacaan Lainnya


NU secara historis dikenal sebagai simbol moderasi agama serta keharmonisan sosial di Indonesia, dengan fokus pada promosi toleransi dan dialog antaragama. NU memang memiliki keterkaitan dengan dunia politik, terutama melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang didirikan untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU atau sebagai wadah “NU politik”.

Keterlibatan NU dalam politik, seperti terlihat dalam dukungan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dari PKB. Itu merupakan bagian dari peran politik yang lebih luas dan berkembang dari NU. Dukungan itu juga termasuk dari lembaga pendidikan Islam, seperti Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

Berpotensi menimbulkan alienasi

Hubungan Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan Presiden Jokowi, serta dukungan tidak langsungnya kepada pasangan Prabowo-Gibran mengindikasikan pergeseran dari netralitas tradisional NU. Meskipun Gus Yahya menegaskan PBNU tetap tak terlibat politik praktis dan menginstruksikan pejabat NU yang terlibat politik untuk mengambil cuti, Sekretaris Jenderal NU Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) tetap aktif dalam politik dan tak cuti. Laporan berbagai media menyatakan relawan Gus Ipul mendukung kampanye Prabowo-Gibran yang menimbulkan pertanyaan tentang komitmen NU terhadap ketidakberpihakan.

Tak hanya itu, Gubernur Jawa Timur dan Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, yang turut mendukung Prabowo-Gibran menunjukkan bagaimana tokoh agama dapat memengaruhi politik. Hal itu berpotensi menimbulkan alienasi di kalangan anggota NU yang mengharapkan netralitas politik organisasinya.

Di lain pihak, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga menarik NU ke dalam dunia politik. Mahfud MD, yang merupakan anggota NU dan sering dikaitkan dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), membuat sebagian anggota NU bingung dan ragu tentang dukungan terbuka kepada dirinya. Ada pula dugaan bahwa struktur kepemimpinan NU di berbagai tingkat telah dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran, situasi yang dapat memperburuk perpecahan internal dalam tubuh NU.

Salah satu Ketua PBNU Yenny Wahid menunjukkan pergeseran kepemimpinan NU ke arah politik dengan bergabung di tim kampanye Ganjar-Mahfud. Penggunaan pengaruhnya di NU untuk tujuan politik mencerminkan tren keterlibatan politik mendominasi komitmen NU terhadap kesejahteraan agama dan sosial.

Keterlibatan politik ini berisiko mengasingkan pengikut NU yang beragam dan mengurangi kekuatan inti organisasi dalam pluralisme. Dukungan untuk kandidat politik tertentu dapat memecah belah organisasi secara internal dan mengurangi peran pemersatunya.

Selain itu, politisasi NU berbahaya bagi perannya sebagai mediator dan pembangun perdamaian. Tradisionalnya, NU telah menjembatani kesenjangan sosial dan mempromosikan kerukunan antaragama. Namun, keterlibatan dalam politik mengancam peran itu karena keberpihakan politik dapat dianggap sebagai dukungan terhadap ideologi atau kepentingan tertentu.

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *