Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan yang membuat heboh. Itu setelah Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dan ikut memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024) seperti dikutip dari detikNews.
Menanggapi pernyataan itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjajaran (Unpad) Haikal Febrian Syah mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut adalah tindakan memalukan yang disampaikan oleh seorang kepala negara.
“Itu sebuah tindakan yang sangat memalukan, seorang kepala negara, seorang pemimpin pemerintahan yang harusnya bisa menjaga kestabilan politik di tahun politik dan seharusnya bisa lebih beretika dalam berstatemen di muka publik,” kata Haikal saat dikonfirmasi detikJabar.
Haikal mengungkapkan, apa yang disampaikan oleh Jokowi tersebut jangan sampai membuat situasi politik di Indonesia semakin memanas jelang Pemilu 2024. Menurutnya, statemen Jokowi menandakan adanya keberpihakan ke salah satu pasangan calon presiden.
“Hari ini kita melihat jangan sampai kondisi politik Indonesia semakin memanas, ditambah lagi keberpihakan presiden juga akan berpengaruh dalam kontestasi pilpres maupun pilkada,” ungkapnya.
“Saya menyayangkan ucapan itu keluar dan tidak seharusnya diucapkan seorang kepala negara yang beretika dan juga menjaga kestabilan negara,” sambungnya.
Haikal juga menyinggung banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang berpihak. Bahkan dia menyebut kabinet Jokowi dengan istilah Kabinet Indonesia Mundur. Dia menduga para pejabat negara kini tidak lagi mementingkan rakyat.
“Jadi kita pertanyakan justru di akhir kepengurusan presiden ini, apakah benar-benar para menteri dan presiden ini masih mengabdi kepada rakyat, atau justru hanya ingin melanjutkan kekuasaan dengan mendukung paslon-paslon tertentu,” tegasnya.
“Ini yang kita sayangkan dan kami melihat ini sebagai tanda kemunduran dari rezim hari ini,” lanjut Haikal.
Lebih lanjut, Haikal menuturkan apa yang disampaikan Jokowi menandakan mantan Wali Kota Solo itu ingin mempromosikan salah satu pihak yang menjadi peserta Pemilu. Besar kemungkinan menurut dia, Jokowi mendukung capres-cawapres nomor urut 2.
“Kalau logikanya dia mendukung 02 karena ada anaknya (Gibran Rakabuming Raka) disana kan,” tegasnya.
Seharusnya, jika Jokowi memang ingin berkampanye dan mendukung salah satu paslon, Haikal menganjurkan Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Hal ini dilakukan agar situasi politik di Indonesia tetap stabil menjelang hari pemungutan suara.
“Kalau misalkan presiden ingin kampanye, saya rasa ini sesuai sama beberapa hari lalu statemen yang meminta menteri untuk cuti atau mundur jika ingin berkampanye. Maka saya rasa presiden juga harus mundur dari jabatannya atau cuti jika ingin mendukung salah satu calon,” ujarnya.
Jokowi Inkonsisten
Sementara itu Ketua BEM Universitas Pasundan (Unpas) Reza Zakki menyebut, Jokowi adalah presiden yang inkonsisten. Sebab menurutnya, pernyataan Jokowi terkait presiden boleh kampanye tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan beberapa waktu ke belakang.
“Kaget ya kami dari BEM Unpas kaget, karena Jokowi bisa dibilang labil karena kalau diingat sebelum mengatakan boleh presiden kampanye, kalau melihat statemen beliau ke belakang, beliau selalu menggembar-gemborkan bahwa pemerintah ASN TNI Polri tidak boleh berpihak pada calon manapun dalam kontestasi pemilu 2024,” jelasnya.
Dengan pernyataan Jokowi itu, Zakki menyebut, isu terkait dinasti politik yang sedang dimainkan Jokowi menjadi semakin terlihat. Jokowi saat ini menurutnya cenderung berpihak ke paslon nomor 2 yakni Prabowo-Gibran.
“Kalau mengingat respon publik soal dinasti politik segala macam ini menegaskan bahwa Jokowi betul-betul berpihak untuk anaknya karena cawapres untuk menegaskan kemenangan mereka di pilpres 2024,” tegasnya.
“Jadi mengejutkan, kaget dan Jokowi adalah presiden yang labil, inkonsisten dalam menegaskan pernyataannya kepada publik khususnya dalam pemilu,” ujarnya menambahkan.
Zakky juga menyinggung soal aturan kampanye oleh Presiden atau pejabat negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni pasal 299, 300, dan 302.
Menurutnya meski dibolehkan dalam undang-undang, namun sikap Jokowi sangat tidak beretika dan tidak menunjukkan seorang negarawan.
“Kalau disoroti secara etik gak elok rasanya presiden melakukan keberpihakan secara terang-terangan kepada salah satu calon. Artinya persoalan aturan boleh mengatur itu tapi persoalan etik akhirnya dilanggar,” tutup Zakky.
