Hajinews.co.id – Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) tegaskan pendiriannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. APM meluncurkan petisi Hapus Prabowo-Gibran (PHP Gibran) untuk menolak dinasti politik.
Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial keagamaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik, telah mengeluarkan instruksi politik yang jelas kepada anggotanya, menurut APM. Dalam pernyataannya tersebut, APM menegaskan bahwa keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2022 menekankan orientasi pemimpin terhadap nilai-nilai Pancasila, agama, dan jati diri bangsa.
Namun, APM menyatakan keprihatinan atas kondisi politik menjelang Pemilu 2024. Mereka menyoroti upaya potensial untuk memperpanjang masa kekuasaan, meloloskan politik dinasti, dan indikasi politisasi dalam proses politik.
“Berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Pemilu sebagai jalan demokratis untuk menjaring pemimpin bangsa mengalami ancaman yang sangat serius,” kata Sekretaris APM Faisal Abdurachman dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).
Partisipasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan upaya untuk mencalonkan Gibran anak Jokowi sebagai cawapres dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi demokrasi juga menjadi sorotan.
APM menganggap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai ancaman terhadap masa depan kualitas demokrasi di Indonesia. Mereka menyebutnya sebagai pemberi harapan palsu (PHP) dalam berbagai aspek, termasuk harapan untuk Indonesia maju, keadilan, persatuan, dan perdamaian.
Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, APM meluncurkan petisi dengan lima poin tuntutan:
1. Meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo – Gibran dari opsi pilihannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tanggal 14 Februari 2024.
2. Atas dasar khittah, keputusan dan panduan politik Muhammadiyah serta demi kepentingan besar menyelamatkan bangsa, meminta kepada anggota, pengurus dan eksponen Muhammadiyah lainnya, yang saat ini mendukung dan menjadi bagian dari pemenangan Prabowo – Gibran untuk bertaubat (taubat politik) dengan tidak lagi mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran.
3. Meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bergerak bersama mengajak keluarga, tetangga dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo-Gibran.
4. Meminta kepada warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), dengan tidak memilih Prabowo-Gibran serta berperan aktif turut mengawasi terhadap bahaya potensi kecurangan pemilu.
5. Meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah untuk melaporkan segala bentuk potensi kecurangan Pemilu – baik dimasa kampanye, masa tenang dan masa pemilihan. Dokumentasi temuan potensi kecurangan dapat dikirim melalui berbagai aplikasi dan saluran pengawasan pemilu yang dikembangkan oleh Civil Society.