Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Mantan Wakil Ketua Umum PBNU Dr KH As’ad Said Ali mengaku sangat prihatin terhadap situasi sosial politik belakangan ini. Menurut dia, pemerintah (Jokowi) sedang menghadapi tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Kalau pemerintah salah merespons, dikhawatirkan Indonesia akan terjerumus kedalam suatu ‘krisis nasional’ yang membahayakan,” kata Kiai As’ad Ali yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Keprihatian Kiai As’ad itu dicurahkan dalam bentuk tulisan berjudul Keprihatian Nasional.
Menurut dia, kini para civitas akademika atau perguruan tinggi mulai bergerak dari seluruh penjuru Indonesia semakin masif.
“Civitas akademika UGM yang merupakan almamater Presiden Joko Widodo justru yang memulai menyatakan sikap atas kebijakan pemerintah dan lebih khusus adanya sinyalemen pelanggaran konstitusi dan keberpihakan kepada salah satu Calon Presiden,” kata Kiai As’ad Ali yang kerabat dekat KH Ahmad Sahal Mahfud, Rais Aam Syuriah PBNU periode 1999-2014.
Menurut dia, dalam waktu singkat gerakan moral kampus itu berkembang ke berbagai universitas, seperti UII Yogya, Unhas Makasar, UI Jakarta dan kemungkinan besar akan disusul oleh berbagai universitas di Jawa dan luar Jawa. Bahkan dalam petisi guru besar UI tersebut menyerukan agar seluruh perguruan tinggi dan bangsa Indonesia merapatkan barisan.
Jauh hari sebelumnya memang sudah beredar informasi bahwa sekitar 800 perguruan tinggi se-Indonesia akan melakukan gerakan moral untuk menghentikan pelanggaran konstitusi dan perusakan demokrasi yang ditengarai dilakukan Presiden Jokowi.
“Suatu gerakan moral yang perlu disikapi secara hati-hati dan bijaksana agar sejarah kerusuhan Mei 1998 tidak terulang,” kata Kiai As’ad.
Menurut dia, fenomena gerakan moral kampus tersebut memang mirip dengan gerakan serupa menjelang lengsernya Presiden Soeharto dari singgasana pada tahun 1998.
Kiai As’ad yang pernah lama bertugas di luar negeri itu mengatakan bahwa gerakan moral kampus umumnya cepat menarik perhatian Internasional.
“Jika tidak hati-hati , Indonesia bisa kehilangan kredibilitas internasional. Apalagi IMF pada 25 juni 2023 telah memperingatkan menyangkut kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya mengingatkan.
Perhatian dunia internasional, tegas Kiai As’ad, tertuju kepada penyelenggaraan pileg dan pilpres Februari 2024.
“Karena Indonesia merupakan negara demokrasi dengan penduduknya yang besar. Netralitas pemerintah dan jaminan kebebasan memilih menjadi tolak ukur. Dalam hal ini, langkah dan kebijakan Presiden Jokowi dalam even besar tersebut, jelas akan menjadi perhatian utama dunia,” kata alumnus UGM itu.
Menurut dia, jika Presiden Jokowi mampu memposisikan diri secara tepat sesuai harapan publik dalam dan luar negeri, maka beliau akan dikenang sebagai presiden yang sukses dan dikenang selamanya. “Sebaliknya jika gagal memenuhi harapan publik dalam dan luar negeri, maka keberhasilannya akan dilupakan dan lebih parah lagi Indonesia akan terpuruk,” tegas Kiai As’ad.
Ia mengakui, memang tidak mudah bagi Presiden Joko Widodo bersikap netral sepenuhnya karena terkait hubungan emosional dengan puteranya yang kini sedang menjadi cawapres.
“Ada seorang Kiai yang membisikkan ketelinga saya agar Presiden Jokowi selama Pilpres berlangsung ‘mengambil cuti’ dan memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada Wapres KH Makruf Amin sampai masa pilpres selesai. Barangkali hal ini patut direnungkan,” kata Kiai As’ad.
