Daftar Donatur Palestina
Oleh: H. Agus Sutisna, Dosen dan Peneliti FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang, Founder Yayasan Podiumm Pesantren Nurul Madany Cipanas Lebak
Hajinews.co.id – Malam nanti debat Pilpres 2024 pamungkas bakal digelar. KPU telah menyiapkan 8 tema atau isu strategis sebagai materi debat. Yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Terkait debat terakhir ini, kemarin Kompas.Id menurunkan sebuah artikel menarik. Mengulas hasil survei terakhir Litbang Kompas seputar agenda Debat Pilpres. Salah satu poin penting hasil survei ini mengungkapkan, bahwa bahwa 86,4 persen publik mengaku kandidat yang dipilih tidak akan berubah setelah menonton debat meski responden tetap antusias ingin mengikuti keseruan acara debat tersebut.
Jika demikian halnya, lantas apakah debat masih tetap penting digelar? Bukankah debat diasumsikan sebagai forum melalui apa pemilih akan mencerna, menimbang, membanding dan akhirnya memutuskan pilihan Capres-Cawapres?
Tentu saja debat masih tetap penting, setidaknya untuk sejumlah 13.6 persen publik yang masih mungkin berubah preferensinya berdasarkan hasil survei tersebut. Debat juga tetap penting sebagai forum dimana publik bisa melihat bagaimana isu-isu strategis dipaparkan para kandidat, dieksplorasi para panelis, dan “dipertengkarkan” para kandidat. Tidak mustahil diantara 86.4 persen publik tadi juga ada yang kemudian mengubah pilihannya setelah menonton paparan, eksplorasi dan “pertengkaran”.
Debat bahkan juga penting dan akan selalu penting sebagai bagian dari ikhtiar merawat dan menghidupkan gagasan, sikap dan pandangan-pandangan diskursif bernegara dalam tradisi demokrasi.
Bisa Tak Berguna
Tetapi dalam situasi hajat elektoral yang telah memicu para cendekiawan kampus mengkritik keras Jokowi, apakah debat masih tetap penting?
Kita tahu, situasi terkini proses Pemilu telah dikotori oleh berbagai perilaku nir-etik dan indikasi kecurangan. Mulai dari keberpihakan Jokowi serta para elit dan pejabat kroninya kepada Prabowo-Gibran yang dipertontonkan secara vulgar, mobilisasi dan dugaan-dugaan intimidasi oleh aparat, penggiringan opini Pilpres satu putaran, dan terakhir politisasi Bansos.
Sekali lagi, debat tetap penting. Penting sebagai bagian dari kampanye agar publik tahu apa yang mereka tawarkan dan tidak jatuh pada kebiasaan lama “membeli kucing dalam karung”. Penting sebagai sarana pendidikan dan pencerahan politik. Penting sebagai instrumen untuk merawat kebaikan-kebaikan diskursus pemikiran dalam tradisi demokrasi, sekaligus penting sebagai wujud partisipasi dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin konstitusi.
Hanya saja, dalam konteks situasional kompetisi Pemilu yang cenderung makin unfair, debat yang penting itu bisa menjadi tidak berguna. Dalam arti tidak akan memberikan efek insentif atau disinsentif bagi para kandidat.
Situasi itu bisa terjadi karena preferensi pemilih sudah terdistorsi. Preferensi pemilih sudah “dikerangkeng” oleh instrumen-instrumen tak sehat seperti Bansos yang diklaim sebagai bantuan pribadi, tebaran cinderamata kampanye dalam berbagai bentuk, ketidaknetralan Presiden dan para pejabat negara, atau mobilisasi aparat pemerintah secara terstruktur, sistemik dan masif untuk kepentingan paslon tertentu.
