Daftar Donatur Palestina
by M Rizal Fadillah -Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Hajinews.co.id – Gerakan Deklarasi atau Petisi yang dilakukan berbagai kampus di Indonesia saat ini adalah kejutan politik menjelang Pemilu. Meski bersifat seruan moral dari guru besar, dosen dan alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, akan tetapi mengingat yang diseru adalah perilaku politik Presiden, maka hal ini nyatanya menjadi sebuah peristiwa politik.
Deklarasi atau Petisi berbagai kampus tersebut berisi pengkritisan terhadap perilaku para pejabat publik khususnya Presiden Jokowi yang dinilai telah merusak dan menginjak-injak demokrasi. Secara etis para akademisi itu meminta agar Jokowi kembali menjalankan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan kepadanya. Kembali ke jalan atau rel semestinya.
Tiga hal menonjol yang menjadi sorotan dari gerakan para akademisi tersebut adalah ketidaknetralan dalam Pilpres 2024, mobilisasi aparat termasuk ASN, serta politik dinasti yang diawali dengan adanya Putusan MK. Ketiganya menandai akhir buruk penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Munculnya gerakan kampus dan akademisi ini mendapat respons dari banyak pihak, termasuk Wapres KH Ma’ruf Amin. Wapres meminta agar dinamika politik ini mendapat perhatian dari pemerintah. Komentar Wapres tentu menarik mengingat yang bersangkutan sesungguhnya menjadi bagian dari penyelenggara negara yang juga ikut bertanggungjawab.
Hanya fakta di lapangan selama ini Jokowi memang tidak memainkan pola “dwi tunggal” bersama Wapres. Jokowi berjalan sendiri dalam berbagai pengambilan kebijakan politik. Terkesan ia memandang sebelah mata kepada fungsi dan urgensi KH Ma’ruf Amin sebagai Wapres.
Pantas jika Wapres turut berkomentar mengingatkan pemerintah atas sikap kritis masyarakat kampus. Ia mengkhawatirkan adanya langkah lanjutan dari gerakan akademisi tersebut.
Petisi Kampus sesungguhnya sejalan dengan gerakan terdahulu Petisi Seratus. Petisi 100 bermisi mengingatkan pemerintah Jokowi agar segera melakukan pemulihan kedaulatan rakyat . Rezimnya telah melakukan penyimpangan dengan membajak kedaulatan bersendi konstitusi tersebut. Segelintir orang berkuasa yang bernama oligarki telah merampok dan menginjak-injak demokrasi.
