Daftar Donatur Palestina
Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, dalam bukunya Dilema Bansos: Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola menyebutkan, salah satu problematika yang dihadapi dalam tata kelola bansos adalah belum adanya peta jalan (roadmap) yang komprehensif terkait dengan bansos bagi kelompok rentan, termasuk tidak ada acuan khusus kapan bansos akan diberikan dan kapan akan dihentikan.
Selain itu, banyak kelompok masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, DTKS menjadi basis data untuk penyaluran bantuan.
”Kalau tidak ada reformasi bansos, juga tidak baik. Bukan dengan mengganti program, inkonsistensi, dan fragmentasi dalam setiap kementerian yang membuat bansos tidak terintegrasi; itu karena kita tidak punya roadmap bansos,” kata Yanu.
Guru Besar Universitas Paramadina Didin S Damanhuri menambahkan, penyaluran bantuan sosial akhir-akhir ini sudah dipolitisasi. Sebab, dugaan politisasi bansos untuk memenangkan salah satu calon presiden dalam Pemilu 2024 sangat kuat.
Suara-suara kritis dari para akademisi pun dianggap angin lalu, bahkan direspons dengan suara tandingan. Dia membandingkan era Orde Baru dahulu Presiden Soeharto setidaknya mau mengundang akademisi dan mahasiswa yang mengkritiknya ke istana, sekarang tidak sama sekali.
”Bansos digunakan sebagai instrumen politik untuk memenangkan putra presiden adalah bagian dari konstruksi politik yang otoritarian,” tutur Didin.
Dia menegaskan, bansos adalah bentuk bantuan perlindungan sosial dari negara yang dananya bersumber dari APBN, termasuk berasal dari pajak rakyat sendiri, bukan dari kantong elite atau partai politik tertentu. Maka, personifikasi dan politisasi bansos sangat tidak baik untuk masyarakat.
