Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies -Muhaimin ungkap adanya dugaan kecurangan yang akan terjadi di Pemilu 2024.
Kecurangan itu dengan pengerahan kepala desa yang ada di Sumatera dan Kalimantan untuk memilih Paslon tertentu di Pilpres 2024.
Dugaan adanya kecurangan itu diungkapkan Ketua Umum THN Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir.
Dia mengatakan dugaan kecurangan itu diantaranya, putusan DKPP terhadap Ketua KPU, ketidaknetralan sejumlah perangkat pemerintahan, hingga penyalahgunaan sistem IT KPU.
Soal ketidaknetralan perangkat pemerintahan, Ari mengatakan pihaknya menemukan fakta bagaimana perangkat desa posisi kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu.
Tak hanya kepala desa, pejabat kementerian melakukan upaya mencurigakan terkait proses pemilu.
“Keterlibatan kades untuk menenangkan calon tertentu dengan berbagai modus,” kata Ari dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).
Ari juga mengatakan, dugaan pengerahan kepala desa tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Itu terjadi di beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan, laporan-laporan. Jadi, tim hukum kami terbentuk cukup lama, mereka mendapatkan laporan dari masyarakat itu, informasi-informasi ini. Informasi inilah yang kami follow up, baik itu ke KPUD maupun Bawaslu daerah,” kata dia.
Dia berharap KPUD dan Bawaslu daerah menindaklanjuti laporan-laporan tersebut agar tidak menjadi fitnah yang berkepanjangan.
“Dan kami yakin, kami masih yakin bahwa dari aparat pemilu ini, maupun dari aparat penegak hukum, keamanan, masih sangat banyak yang ingin pemilu berjalan dengan damai, baik, dan oleh karena itu, faktor mutlaknya itu apa? Kejujuran, tidak ada kecurangan baru itu akan terjadi kedamaian,” kata dia.
Dia mengatakan bahwa hingga saat ini baik KPUD dan Bawaslu belum menanggapi soal dugaan tersebut.
“Karena ini temuannya banyak, wajar kami menganggap itu seperti skenario, karena laporannya banyak. Belum menanggapi,” pungkasnya.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja secara jujur dan adil dalam Pemilu 2024.
Pesan Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Selasa (13/2/2024).
Dia menegaskan bahwa presiden terus mendukung penyelenggara negara demi keberlangsungan pesta demokrasi tersebut.
Kata Ari Dwipayana, Presiden Jokowi meminta setiap penyelenggara negara bekerja secara profesional.
“Presiden terus mendukung lembaga penyelenggara pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bekerja secara profesional dan mandiri,” ujar Ari, dikutip Kompas.com.
Tak hanya di tingkap pejabat penyelenggara Pemilu 2024, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan kepada KPPS.
“Presiden juga berpesan agar KPPS dapat bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilu 2024,” tambahnya.
Ari menambahkan, di masa tenang ini, semua pihak sebaiknya memberi kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihannya.
Dia juga menyinggung tuduhan atau klaim kecurangan pemilu.
Menurutnya, klaim kecurangan harus diuji dengan fakta dan dilaporkan kepada Bawaslu.
“Sehingga tidak hanya menjadi narasi penggiringan opini. Tugas kita bersama mengawal proses pencoblosan suara esok hari agar bisa menjadi pesta demokrasi, pestanya rakyat di mana rakyat menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia,” ujar Ari.
“Perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah hal yg wajar dalam demokrasi. Rayakan perbedaan dan keragaman itu sebagai kekuatan, yang diikat oleh semangat persatuan Indonesia dan persaudaraan antar anak-anak bangsa,” bebernya.
Pemungutan suara pada Pemilu 2024 bakal dilaksanakan serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
