PDIP Lawan Pernyataan Jokowi Perihal Kecurangan Laporkan ke MK

banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.co.id — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024 sebagai sikap normatif.

Hasto menyoroti skeptisisme masyarakat terhadap independensi Bawaslu, mengingat banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

“Kepala desa yang dimobilisasi dan diancam, serta berbagai pelanggaran nyata lainnya, menunjukkan keraguan terhadap independensi pengawas pemilu,” ujar Hasto, Kamis (15/2/2024).

Menurut Hasto, pernyataan Jokowi tidak lebih dari sikap normatif yang mengabaikan realitas politik dan sosial yang lebih kompleks.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024 sebagai sikap normatif.

Hasto menyoroti skeptisisme masyarakat terhadap independensi Bawaslu, mengingat banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

“Kepala desa yang dimobilisasi dan diancam, serta berbagai pelanggaran nyata lainnya, menunjukkan keraguan terhadap independensi pengawas pemilu,” ujar Hasto, Kamis (15/2/2024).

Menurut Hasto, pernyataan Jokowi tidak lebih dari sikap normatif yang mengabaikan realitas politik dan sosial yang lebih kompleks.

Sementara itu, Presiden Jokowi telah menyerukan kepada pihak-pihak yang menemukan bukti kecurangan untuk melaporkannya ke Bawaslu dan MK.

Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa proses pemilu telah diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk saksi dari caleg, capres-cawapres, Bawaslu, dan aparat keamanan.

“Proses pengawasan yang berlapis-lapis ini diharapkan dapat mengeliminasi kemungkinan adanya kecurangan. Namun, jika ada bukti kecurangan, mekanisme hukum melalui Bawaslu dan MK sudah tersedia,” kata Jokowi, menanggapi kekhawatiran terkait integritas pemilu.

Komentar Hasto Kristiyanto menggarisbawahi ketegangan dan kekhawatiran yang muncul terkait proses pemilu di Indonesia, menyoroti kebutuhan akan transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu.

sumber

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *