Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Pakar politik Unair Surabaya Ucu Martanto menanggapi praktik-praktik kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 ini mulai dari surat suara yang telah tercoblos dahulu dan lainnya.
“Saya memang menduga bahwa akan kecurangan-kecurangan semacam itu,” katanya saat dihubungi, Kamis (15/2).
Menurutnya, yang menjadi pertanyaan besar ialah apakah kecurangan-kecurangan itu bisa berdampak pada hasil pemilu
“Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mau gak mau harus melihat bingkai regulasi,” ujar Dosen Ilmu Politik FISIP Unair itu.
Seandainya, lanjut dia, ada bukti-bukti yang kuat mengenai kecurangan-kecurangan yang mengarah ke praktik terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) maka itu bisa dibawa ke ranah hukum pemilu.
“MK yang akan memutuskan apakah kecurangan yang TSM itu berdampak ke pemungutan suara ulang (PSU) di tempat-tempat yang terjadi kecurangan atau bahkan itu akumulatif dengan kecurangan lainnya,” tuturnya.
Dia mencontohkan manakala terbukti di pengadilan bahwa aparat negara secara masif, terstruktur, dan sistematis bertindak menguntungkan salah satu paslon maka bukan tidak mungkin hasil pemilu itu tidak absah.
“Jadi, harus ada pemilu ulang secara keseluruhan,” ucapnya.
Selain melalui jalur hukum itu, ada juga jalur politik atau ekstra parlementer mengingat banyaknya publik yang kecewa dengan praktik-praktik kecurangan selama Pemilu 2024 ini.
“Apakah itu dalam bentuk demonstrasi yang didorong oleh mahasiswa atau atau didorong kelas menengah,” katanya.
Belum lagi, lanjut Ucu, publik juga sudah kecewa dengan kecurangan yang tampak dari proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres hingga aparat negara yang terkesan cawe-cawe dalam pilpres kali ini.
Jadi, pemerintah perlu mewaspadai gelombang besar konflik tersebut dan harus meresponsnya.
“Bolanya ada di penguasa, apakah mau merespons dengan elegan atau bertindak defensif. Pertaruhannya bukan siapa lagi yang menang pemilu, tetapi langsung menyangkut masyarakat Indonesia,” ucapnya.
