Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — PDIP dinilai lebih baik menjadi oposisi, di luar pemerintahan jika Pasangan Calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjadi Presiden-Wakil Presiden.
Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti meyakini PDIP akan keluar dari Kabinet Indonesia Maju pasca berakhirnya Pemilu 2024 pada Maret mendatang.
“Terkait dengan PDIP besar dugaan saya mereka akan menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju pasca hasil Pemilu 2024 keluar,” kata Ray kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Ray meyakini langkah PDIP itu lebih baik agar total misalnya berhadapan dengan Presiden Jokowi. Jadi tidak lagi main dua kaki.
“Kalau main dua kaki malah menenggelamkan DPIP sendiri. Dan membuat Presiden Jokowi ‘menekuk’ PDIP,” sambungnya.
Atas hal itu Ray menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Apalagi kalau mendorong angket di DPR. Lebih tidak relevan lagi mereka di kursi kabinet. Dengan begitu kita juga memiliki kejelasan politik. Tiba-tiba bikin angkat tapi di kabinet. Itu tidak tepat,” jelasnya.
Menurutnya, jika hal itu dilakukan oleh PDIP. Bisa saja diikuti oleh manteri-menteri lainnya non partai politik.
“Langkah itu mana tahu akan memberikan inspirasi terhadap menteri-menteri non parpol yang merasa jengah terhadap praktik-partai politik yang makin tidak bermoral ini. Bisa jadi Sri Mulyani, Basuki, Retno akan melakukan langkah yang sama,” tegasnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Adian Napitupulu menyebut hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan solusi dari upaya mengungkap berbagai dugaan kecurangan pada pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Adian mengklaim masyarakat sudah tidak mempercayai penyelenggara negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi.
“Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Mau tidak mau pilihannya hak angket,” kata Adian saat menjadi pembicara pada dialog spesial “Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap” yang ditayangkan stasiun televisi iNews, pada Selasa malam, 20 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Adian menyebut peluang untuk melakukan kecurangan pada Pemilu, baik pemilihan calon legislatif atau pemilihan presiden sangat terbuka. Ia mengklaim masyarakat dan partai politik juga telah menemukan dugaan kecurangan, tetapi bingung akan dilaporkan ke lembaga mana karena sudah tidak dapat dipercaya lagi.
“Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya. Lalu ke mana?
Jika KPU, Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap dan MK sudah tak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya percaya dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati loh itu,” kata Adian.
