Daftar Donatur Palestina
Oleh: Amir Muhiddin – Dosen Fisip Unismuh Makassar/Anggota dan Penggiat Forum Dosen
Hajinews.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang luar biasa cerdas, kenapa ?, karena bisa merebut dan mempertahankan kekuasaannya sampai menjelang dua periode meskipun banyak yang protes, demontrasi dan sebagainya.
Selanjutnya Jokowi bisa menempatkan Gibran Rakabuming Raka, anaknya sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto meskipun harus merubah pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang hingga saat ini masih kontroversial.
Bukan hanya itu Presiden Jokowi bisa menjinakkan, menidurkan bahkan mematikan DPR, terutama dalam melaksanakan fungsi sebagai kontroling pemerintah.
Betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, akan tetapi suara DPR tak terdengar sekecil apapun juga.
Bahkan Jokowi bisa menguasai lembaga peradilan. Kejaksaan, kehakiman dan kepolisian.
Lebih dari itu Jokowi membuat TNI dan kepolisian tak bernyali, dikendalikan bahkan disebut-sebut memanfaatkannya sebagai garda terdepan memenangkan dirinya di pemilu tahun 2014 dan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran.di pemilu Tahun 2024 ini. .
Menjelang pemilihan presiden Tanggal 14 Februari 2024, marak unjuk rasa sebagai Gerakan moral yang dilakukan oleh berbagai elemen perguruan tinggi.
Gerakan moral ini dilakukan atas fenomena, dimana Jokowi dinilai terlalu banyak campur tangan atau cawe-cawe dalam pemilu 2024, dianggap merusak demokrasi dan melanggar undang-undang serta etika dan moral.
Unjuk rasa ini membuat Jokowi, batal melakukan kampanye.
Dan dari sini pula kita mengakui bahwa memang jokowi pandai meredam gejolak yang mungkin saja akan menjadi besar jika tidak diantisipasi secepatnya.
Minggu kemarin Tanggal 18 Februari, Presiden Jokowi memanggil Surya Palo.
Ketua Nasdem ini diduga dibujuk untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Bujukan ini tentu dalam upaya meredam gejolak maraknya kubu Anis dan Ganjar memprotes hasil pemilu yang dinilai curang, demikian juga Gerakan-gerakan kampus dan civil society yang berjuang untuk menegakkan demokrasi, keadilan politik serta pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.
Sebelumnya, juga terdengar sayup-sayup, dimana Megawati diajak untuk bertemu dengan Jokowi, tetapi agenda pertemuannya batal lantaran Megawati menolak.
Dari sini juga kita menyaksikan betapa cerdas dan piawainya jokowi memainkan emosi massa serta melakukan akrobat politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap banyaknya pelanggran pemilu.
Amandemen Pertama UUD 1945 adalah membatasi masa jabatan presiden, paling lama dua periode.
Amandemen ini nyaris dirubah setelah ada keinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya, diawali saat para kepala desa di seluruh Indonesia berkumpul di depan Istana untuk meminta kepada Jokowi agar masa jabatan kepala desa yang semula hanya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun.
