Daftar Donatur Palestina
Penerapan demokrasi di Indonesia juga terinspirasi oleh Pancasila, khususnya sila keempat yang menegaskan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang dikuatkan oleh nilai-nilai sila lainnya.
Pembukaan UUD 1945 secara terus terang menyatakan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, yang merumuskan bahwa “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”
Berdasarkan landasan serta prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, Indonesia dapat tegak sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, di mana kekuasaan dan kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, untuk kepentingan bersama dan kemajuan bangsa.
Demokrasi dalam Islam
Dalam al-Qur’an, dapat diamati bahwa banyak ayat yang mencerminkan demokrasi. Misalnya, QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 yang menekankan pentingnya musyawarah, serta ayat-ayat lainnya yang membahas keadilan, persamaan, amanah, kebebasan mengkritik, dan kebebasan berpendapat.
Misalnya, musyawarah dipandang penting dalam pengambilan keputusan, yang tercermin dalam praktik umat Islam, seperti lembaga ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin.
Keharusan menegakkan keadilan dan menunaikan amanah ditegaskan dalam Al-Qur’an, menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan.
Kesejajaran atau kedudukan juga penting dalam Islam, dimana tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Pemerintah dipandang sebagai pelayan umat yang dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil.
Selain itu, kebebasan individu untuk menyuarakan pendapatnya juga ditekankan, dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan norma-norma etika.
Kritik sosial dan kontrol terhadap kezaliman dianggap sebagai kewajiban moral.
Jika suatu negara mampu mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang dijelaskan di atas, maka pemerintahannya akan mendapat legitimasi dari rakyat dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan stabil.
Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memperhatikan dan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahannya.
Terinspirasi oleh model pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah al-Munawwarah, pemerintahan Rasulullah di Madinah mencerminkan pendekatan yang cenderung demokratis.
Ketika tidak ada wahyu langsung dari Allah SWT mengenai suatu masalah, Rasul tidak ragu untuk mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya.
Bahkan, seringkali beliau memilih untuk mengikuti pendapat mereka daripada mengemukakan opini pribadinya.
Nabi SAW juga bersabda, “Barangsiapa hendak mengerjakan sesuatu, lalu ia bermusyawarah dengan seorang muslim, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk memilih yang paling baik baginya.”
Hadis yang mengajarkan faedah dari musyawarah menegaskan pentingnya mendengarkan pendapat sesama muslim.
Kita diajarkan bahwa dengan berdiskusi dan berkonsultasi, Allah akan memberikan bimbingan yang terbaik.
Ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, saling memberikan nasihat dalam kebaikan adalah suatu kewajiban.
Sementara khianat dan ketidakjujuran merusak persaudaraan dan kebersamaan. Bagaimana dengan praktik politik di Indonesia?
Pesan Nabi SAW yang melarang memberikan nasihat palsu kepada sesama muslim menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi.
Kepemimpinan yang membangun komunikasi dua adalah esensial dalam mewujudkan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat.
Dengan menggali ajaran dan praktik Rasulullah SAW di Madinah, kita dapat belajar bahwa kepemimpinan yang inklusif, kolaboratif, dan berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Penulis berharap film “Dirty Vote” dapat menjadi salah satu bentuk pendidikan politik bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan demokrasi, serta mengikuti prinsip-prinsip Rasulullah dan para sahabat dalam menerapkan demokrasi yang baik yang pernah dipraktikkan Rasullullah dan para sahabatnya.
Kecurangan dalam proses Pemilu akan melahirkan pemimpin yang buruk, nepotis, koruptif dan kolutif. Pendapatan finansial polisi seperti ini dipastikan haram.
Pada sisi lain, sikap pesimistis dari generasi muda akan muncul dan ia menjadi modal bagi kemunduran bangsa. Wallahu aklam.
