Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Ramai di media sosial isu Republik Federasi Sumatera, diduga isu tersebut mencuat karena hasil survei Pemuda ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) yang tersebar luas.
Hasil survei pemuda ICMI yang dilakukan sebelum pemilu Rabu, 14 Februari 2024 menyebut bahwa jika pemilu curang, 85 persen warga di Sumatera ingin memisahkan diri.
Video saat diskusi publik yang bertema Pemilu Curang dan Ancaman Disintegrasi bangsa yang digelar Pemuda ICMI Provinsi Riau ramai dibicarakan.
Pembicara dalam diskusi itu mengungkapkan hasil survei pemuda ICMI yang mengejutkan, bahwa ada ancaman disintegrasi jika pemilu curang.
“Kita akan membahas survei, tapi yang melakukannya ini bukan lembaga survei yang selama ini dikenal,” katanya.
Hal tersebut, sepertinya menyinggung lembaga survei yang kerap dianggap partisan dan hanya menjadi mainan politik.
“Kita tidak mencatat tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kita bicara hal yang jauh lebih serius dari soal presiden dan wakil presiden,” lanjutnya.
“Presiden dan wakil presiden ini hanya 5 tahun sekali seharusnya.”
“Tapi tentang eksistensi bangsa ini, saya kira ini, kita berharap itu selama-lamanya.”
Ia melanjutkan, belum lama ini pemuda ICMI telah melakukan sebuah survei dengan periode 17-27 Desember 2023.
“Bila pemilu curang, ada ancaman disintegrasi. Angkanya itu sangat mengejutkan,” katanya lagi.
“Bahwa hampir 100 persen, kalau pemilu itu curang, terjadi disintegrasi bangsa.”
Pernyataannya kemudian ditanggapi narasumber lain yang ikut mengiyakan data tersebut.
“85,3 persen, kalau pemilu curang akan memisahkan diri. Ini menurut saya serius sekali,” katanya.
Unggahan tersebut telah mendapatkan beragam komentar di platform media sosial X (twitter).
“Yang dikhawatirkan penduduk pulau lain spt Sulawesi, Kalimantan, Papua, dll mau hal yang sama. Pemilu curang memicu disintegrasi bangsa. Puas kalian?” tulis akun @JamalBoeg**.
Orang-orang Sumatra terutama Aceh, Riau & Sumatra Barat udah beda pola pikir dengan Kalian yang di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi & Papua. Buktinya di 3 Provinsi ini sejak 2014 Jokowi selalu Kalah disana, dan di 2024 ini juga di 3 Provinsi itu dimana Anies bisa menang…” akun @AmarIna** ikut mengomentari.
“Mereka di sana gampang di bodohi dan di beli suaranya, kita di sini yg kena getahnya, lagian SDA Sumatra tergerus hanya membangun jawa, tidak ada pemerataan dan keadilan. Lebih logisnya bukan pisah tp sistem federal,” akun @rankphili** menambahkan.
“Sepertinya harus dimulai dari Aceh dan sumatra barat, karena 2 wilayah ini yg paling akan digencet karena suara prabowo kecil disana,” tulis akun FYugoPrabo**.
“BABAK BARU DIMULAI..KE ARAH REPUBLIK FEDERASI SUMATERA..MERDEKA!!!,” tulis akun @Macho9***.
Hingga saat ini, salah satu unggahan video tersebut telah ditonton lebih dari 222,3 ribu kali, mendapatkan 595 komentar, diposting ulang 2.700 kali dan disukai 6.500.
Dugaan Kecurangan Pemilu
Seperti diketahui, pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi unggul hasil hitung cepat tidak lama setelah pemungutan suara Rabu, (14/2/2024).
Namun, keunggulan tersebut diterpa dugaan kecurangan hingga saat ini, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan hasil resmi.
Sementara itu, calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menggulirkan hak angket dan interpelasi dugaan kecurangan pemilu di DPR.
Tidak hanya itu, Ganjar juga meminta partai pengusunya yang lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bersama-sama mendorong upaya tersebut.
Upaya tersebut juga disebut membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar agar dapat berhasil.
Komunikasi antara partai pengusung kedua capres-cawapres tersebut diharapkan dapat segera dibuka.
Sementara itu, terkait usulan tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri masih meminta rencana penggunaan hak angket DPR itu untuk dipersiapkan secara matang.
Jika usulan yang dibahas 1 hari setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu itu sudah matang, maka akan segera diusulkan.
Rencana usulan hak angket dan interpelasi diharapkan disampaikan pada pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang.
PDIP dan PPP disebut telah siap untuk memimpin pengajuan usulan hak angket dan interpelasi DPRD terkait dugaan kecurangan pemilu itu.
Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/2/2024), Ganjar mengatakan, dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mesti disikapi secara serius.
Bahkan, partai politik pengusungnya pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.
Partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di di DPR saat ini adalah PDI-P dan PPP.
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk dapat meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) .
Upaya itu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ganjar mengaku, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung tersebut, telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.
Dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari sukarelawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.
Melihat hal itu, Ganjar langsung mendorong PDI-P dan PPP untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Menurut dia, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada pasangan calon tertentu.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mendorong anggota Dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk dimintai pertanggungjawaban. Hal itu juga menjadi fungsi kontrol dari DPR.
”Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar.
Partai Pendukung Anies Dukung
Partai pengusung calon presiden (capres) Anies Baswedan dinyatakan siap ikut dalam inisiatif hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa partai koalisi perubahan yang mengusung pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin siap mendukung hak angket tersebut.
Menurutnya, mereka sudah bertemu dan membahas upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi inisiatif hak angket tersebut.
“Kami (sudah) ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Koalisi perubahan, lanjutnya, solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai.
Anies membeberkan bahwa perihal tersebut telah dibahas langsung oleh para ketua umum partai koalisi perubahan.
Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menggulirkan hak angket dan interpelasi dugaan kecurangan pemilu di DPR.
Tidak hanya itu, Ganjar juga meminta partai pengusunya yang lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bersama-sama mendorong upaya tersebut.
Upaya tersebut juga disebut membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar agar dapat berhasil.
Komunikasi antara partai pengusung kedua capres-cawapres tersebut diharapkan dapat segera dibuka.
