Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Hak angket masih menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya pengamat politik dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah yang juga memberikan tanggapannya terkait adanya wacana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Dedi menilai, wacana hak angket yang awalnya diusulkan oleh capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ini tak akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024.
Justru hak angket ini akan berpengaruh pada nasib kepemimpinan Presiden Jokowi.
Menurut Dedi, hak angket ini akan menentukan apakah Presiden Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden dengan terhormat atau tidak.
“Hak angket hanya akan mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi.”
“Apakah ia turun tahta dengan terhormat atau tidak,” kata Dedi, dilansir WartakotaLive.com, Senin (26/2/2024).
Dedi menjelaskan, hak angket yang sedang diwacanakan saat ini merupakan hak atas penelusuran keterlibatan presiden pada Pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah.
Nantinya akan dilihat apakah kebijakan pemerintah memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan untuk mempengaruhi proses Pemilu atau tidak.
“Apakah kebijakan itu punya potensi penyalahgunaan kewenangan dan mempengaruhi proses Pemilu atau tidak,” ujar Dedi.
Kemudian, jika ditemukan presiden melanggar Undang-undang, maka itu bisa menjadi jalan untuk upaya pemakzulan presiden.
“Jika terbukti presiden ikut campur dalam pengaturan Pemilu sebagaimana dilarang UU, maka presiden potensial termakzulkan,” ucap Dedi.
Megawati Dikabarkan akan Bertemu JK Matangkan Hak Angket
Wacana hak angket terus bergulir, partai-partai pendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 akan mengajukan hak angket meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo ihwal dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Untuk mematangkan rencana ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan tokoh senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tokoh senior Golkar Jusuf Kalla bukanlah bagian dari agenda Partai Golkar meskipun Jusuf Kalla pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
“Itu kan bukan agenda partai yah. Jadi tidak melibatkan Golkar,” kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).
Dave menyatakan pihaknya masih menunggu sejauh mana terkait rencana pertemuan Megawati dan JK tersebut.
Dia menekankan, Partai Golkar menolak terkait rencana hak angket mengenai kecurangan pemilu.
“Kita lihat ya, pembahasannya sejauh mana, karena sikap partai sudah jelas dan tegas menolak apapun usaha yang berkaitan dengan hak angket,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus meyakini pertemuan Megawati dengan Jusuf Kalla alias JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.
Deddy mengatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan.
“Ya pasti (Megawati dan JK) bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan,” kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).
Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara.
“Dan (bicara) bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan,” ujarnya.
Menurutnya, tak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.
“Saya kira tidak hanya Pak JK. Saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini,” ucap Deddy.
“Tapi siapa saja dan waktunya, saya enggak ngerti karena saya lagi ngurusin suara di kecamatan di dapil (daerah pemilihan),” ungkapnya menambahkan.
Deddy mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.
“Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu,” imbuhnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Wacana Hak Angket DPR Diyakini Berpengaruh Terhadap Nasib Kepemimpinan Presiden Jokowi.
0 Komentar