Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, menyoroti wacana sejumlah pihak yang ingin mengajukan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Ali, untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu, maka hak angket juga harus menyasar Pileg, tidak hanya Pilpres.
“Kalau yang diwacanakan adalah kecurangan Pemilu, maka tentu harus menyasar semuanya, baik pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga Pilpres, gitu ya, tentu ini juga harus diwacanakan,” kata Ali Armunanto, dilansir dari laman detikcom, Senin (26/2/2024).
Ia menilai justru di lapangan terdapat isu kecurangan yang banyak diduga dilakukan oleh sejumlah partai. Justru jika hak angket hanya menyasar Pilpres, maka menurutnya akan menimbulkan pertanyaan.
“Tentu kalau dilakukan secara parsial hanya Pilpres, tentu ini kan menimbulkan pertanyaan, ada apa? Kenapa Pilegnya juga tidak ditanyakan? Toh kecurangan-kecurangan Pemilu yang luar biasa justru terjadi di Pileg,” kata Ali.
Ia mencontohkan misalnya kecurangan pada Pileg adalah politik uang pada pemilihan legislatif di tingkat DPRD provinsi maupun kota. Justru, menurutnya jika DPR hanya mempersoalkan hasil Pemilu Presiden saja akan terkesan politis.
“Misalnya money politik itu yang terjadi secara vulgar itu di Pileg, terutama di DPRD Kota dan DPRD Provinsi. Tentu ini juga harus diusut juga gitu, jangan hanya Pilpres saja. Karena kalau hanya Pilpres kesan politisnya, atau kesan Pilpres ini dijadikan komoditas politis terlalu kelihatan gitu kesannya,” katanya.
Lebih lanjut, Ali juga mencurigai isu hak angket DPR ini rentan dijadikan alat untuk tawar menawar kekuasaan. Sebab menurutnya ada sejumlah parpol yang diduga terkait dengan isu kecurangan Pemilu. Oleh karenanya, ia mendorong, agar adil, maka harus diusut hak angket untuk Pilpres dan Pileg.
“Jadi mestinya kalau mau dilakukan ya harus adil, tapi memang ya saya mencurigai ini hanya sebagai strategi untuk dijadikan sebagai alat tawar dalam bargaining politik pasca Pemilu,” katanya.
