Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Program makan siang gratis menuai cibiran dari sejumlah masyarakat. Program yang dicanangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres ini bakal diterapkan pada tahun pertama memimpin Indonesia.
Program ini disebut sempat dibahas dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024) kemarin.
Anehnya, program ini sudah dibahas tetapi KPU belum secara resmi mengumumkan siapa pemenang pemilu
Usai banyak mendapatkan kritik, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI (KSP) Abraham Wirotomo membantah kabar bahwa pemerintahan Joko Widodo membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Abraham menyebut tidak ada pembahasan program secara detail di sidang kabinet paripurna, Senin (26/2/2024) lalu.
Berdasarkan notulensi sidang milik Moeldoko, Abraham menyebut Jokowi pada dasarnya meminta kabinetnya mulai menyusun perencanaan penganggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi disebut menekankan tiga hal, yakni pentingnya aspek keberlanjutan pembangunan, hati-hati atas situasi ekonomi dunia yang tidak pasti, serta agar kebijakan fiskal memperhatikan keberlanjutan transformasi ekonomi.
“Jadi Presiden menyampaikan bahwa RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2025 dan kebijakan fiskal untuk 2025 ini seperti jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” kata Abraham dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (26/2).
“Oleh karena itu, harus memperhatikan hasil pemilu yang kita tunggu ini. Karena pembahasan ini kan sampai Mei,” lanjutnya.
Abraham menekankan, proses penyusunan RAPBN 2025 masih panjang. Pertimbangan terhadap hasil Pilpres 2024 pun dinilainya lazim dalam transisi pemerintahan.
Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Gerindra, Kamrussamad pun menilai perhatian terhadap hasil Pilpres dalam penyiapan RAPBN sebagai hal biasa.
Ke depannya, Kamrussamad menekankan bahwa otoritas moneter dan mikroprudensial akan dilibatkan dalam kebijakan fiskal.
Kamrussamad menyampaikan bahwa pemerintah belum di tahap mengalokasikan anggaran untuk program tertentu.
“Belum sampai ke sana, kita baru mendengarkan rencana awal dalam penyusunan KEM PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal). Karena KEM PPKF ini adalah payung dari semua arah pembangunan nasional per tahun. Di tahun 2024 ini juga DPR dan pemerintah akan menyusun RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2030 yang akan menjadi pedoman 5 tahun pembangunan nasional kita ke depan di dalam pemerintah yang baru,” katanya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengonfirmasi bahwa program makan siang dan susu gratis bakal masuk ke pembahasan KEM PPKF.
“Kita baru bahas judulnya, PPKF. (Program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” kata Airlangga, Jumat (23/2/2024).
Tidak elok
Jubir Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena menyebut Presiden Jokowi tidak pantas membahas anggaran makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna.
Billy mengatakan bahwa program makan siang gratis merupakan salah satu janji politik Prabowo-Gibran.
Menurut Billy, saat ini Pemilu 2024 belum selesai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan suara konkret bagi ketiga kandidat pasangan capres dan cawapres.
Billy mengatakan bahwa untuk menganggarkan sebuah program membutuhkan kesepakatan dari parlemen.
“Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, Pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk,” kata Billy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).
Billy meminta supaya Presiden Jokowi cepat mengatasi masalah kelangkaan beras yang berdampak terhadap meroketnya harga kebutuhan pokok tersebut.
Menurut Billy, momen yang ditunjukkan Kepala Negara ini akan menambah kebingungan di tengah masyarakat.
Kepentingan politik dan sekelompok elite malah mendahului problem rakyat Indonesia.
Billy menerangkan bahwa publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah yang sedang ada saat ini.
Bakal Dibahas di APBN 2025 Setelah Prabowo-Gibran Dilantik
Program makan siang gratis yang jadi salah satu program pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pilpres 2024 menuai pro dan kontra.
Pasalnya, Prabowo-Gibran belum resmi jadi Presiden dan Wakil Presiden, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pilpres 2024.
Meski demikian, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadizly mengatakan bahwa skema program makan siang gratis bakal dibahas oleh kementerian terkait dalam waktu dekat.
“Di tahun ini, untuk tahun 2025 program makan siang gratis tentu skemanya nanti akan dibahas secara teknokratik oleh kementerian terkait itu,” kata Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Ace berujar bahwa Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian sudah menyampaikan bahwa program makan siang gratis telah masuk dan dibahas dalam APBN 2025.
“In Shaa Allah nanti beliau akan secara resmi menjadi Presiden dan Wapres. Nah untuk memastikan itu maka kita masukkan ke dalam pembahasan anggaran tahun 2025,” ujar Ace.
Di sisi lain, Ace meyakini program makan siang gratis bisa berjalan.
Sebab, nantinya negara bakal mencari dana untuk membiayai program itu melalui program-program lainnya.
“Saya kira mungkin ya, tinggal kan nanti akan dihitung. Pertama tentu saya kira pendapatan negaranya ya. Yang kedua tentu alokasi bagi rancangan kerja pemerintah di sektor-sektor yang lain,” terang Ace.
“Tetapi intinya saya kira lazim di dalam negara demokrasi bahwa yang terpilih tentu punya kewenangan untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politiknya pak Prabowo dan mas Gibran,” tutur Ace.
Pembahasan Makan Siang Gratis oleh Kabinet Jokowi Tak Wajar
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembahasan program makan siang gratis pada sidang kabinet dianggap aneh.
Pasalnya makan siang adalah program Prabowo-Gibran, dan hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pilpres.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Seperti diketahui, program makan siang dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
“Memang biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan APBN tidak bongkar pasang,” ujar Cucun dilansir dari laman Kompas.com, Selasa (27/2/2024).
“Tetapi, pembahasan program makan siang di kabinet, sementara pemenang Pilpres belum ditetapkan, itu menjadi tidak wajar,” sambung dia.
Cucun pun meminta pemerintah menunggu dan menghormati proses penghitungan sah dari KPU.
Selain itu, Cucun mendesak agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan berbagai program yang masih belum terealisasi.
“Selesaikan dulu program yang menjadi prioritas periode Jokowi-Ma’ruf, jangan terburu-buru bahas untuk program presiden yang lain,” ucap politikus PKB ini.
Bungkam tentang APBN-P
Secara terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bungkam saat ditanya alasan program makan siang gratis dibahas dan masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 alih-alih APBN Perubahan (APBN-P).
Mulanya, Airlangga ditanya mengapa pemerintah sudah membahas program makan siang gratis saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pilpres 2024.
Menurut Airlangga, hal itu berkaitan dengan amplop anggaran.
“Itu kan namanya envelop. Amplop. Amplop anggaran, kan harus dibaca detailnya lagi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Kemudian, Airlangga menjelaskan alasan program prioritas pasangan calon lainnya, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak turut dibahas dalam rapat kabinet paripurna, kemarin.
Menurutnya, sejauh ini, pemerintah beralasan pembahasan program makan siang gratis diperlukan agar APBN tahun 2025 lebih relevan di pemerintahan selanjutnya karena sudah mengakomodir program prioritas.
“Enggak pakai anggaran mereka, hehe,” katanya singkat.
Mantan Menteri Perindustrian ini lantas ditanya mengapa program makan siang gratis tidak dibahas dan dimasukkan dalam APBN-P yang bergulir pada Juni 2025.
“Bukannya dibahas di APBN-P, Pak, nanti harusnya?” tanya awak media.
Namun, Airlangga memilih bungkam sesaat sebelum melambaikan tangan dari dalam mobil.
Mahfud MD anggap sumbangan
Sebelumnya diberitakan, Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai tidak tepat apabila anggaran untuk program makan siang gratis dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Sebab, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
“APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru,” kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).
Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang. Akan tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.
Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.
“Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” ujar Mahfud.
