Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengungkap permasalahan utama kecurangan pada Pilpres 2024. Menurut dia, kejadian terburuk bukan terjadi saat pencoblosan, melainkan sebelum pencoblosan atau sebelum Pemungutan Suara.
“Masalah prapencoblosan membuat perilaku pemilih itu berubah. Perilaku pemilih inilah yang masuk pada pencoblosan itu, dan itu dibantu juga oleh Sirekap yang dianggap tidak kredibel,” ungkap Todung dalam talkshow Info A1 kumparan, dikutip Rabu (28/2).
TPN Ganjar-Mahfud saat ini tengah menyiapkan untuk menggugat gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalah prapencoblosan itu menjadi bagian yang akan dibawa ke MK.
“Jadi saya itu ingin meminta misal ahli psikologi politik untuk menjelaskan kepada hakim-hakim MK. Pengaruh dari patron, patron itu bicara apa dan kemudian perilakunya terhadap pemilih seperti apa, nah, kalau patron itu memberikan bansos itu perilaku pemilihnya seperti apa, kalau patron itu memberi indoktrinasi begini-bigini dari kepala desa atau dari kiai itu implikasinya terhadap perilaku pemilih seperti apa,” tutur Todung.
Pelanggaran etika yang terjadi sebelum pencoblosan juga akan ikut dibawa ke MK. Todung menyinggung masalah putusan 90 yang membuat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju sebagai cawapres Prabowo.
Namun karena putusan itu, Ketua MK yang juga paman Gibran, Anwar Usman, mendapatkan sanksi etik dari Majelis Kehormatan MK (MKMK). Dia juga diberhentikan dari posisi ketua MK.
“Jadi saya rasa ini banyak hal yang bisa kita ungkap,” ujar Todung.
Masalah Bansos
Pemberian bansos sebelum pencoblosan menjadi salah satu yang dipermasalahkan oleh TPN Ganjar-Mahfud. Dari sebelum pemungutan suara TPN Ganjar-Mahfud sudah menyoroti bagi-bagi bansos yang dilakukan pemerintah itu. Sebab disinyalir ada unsur politis, demi menaikkan elektabilitas Paslon 02 Prabowo-Gibran.
Todung mengakui pembagian bansos memang selalu ada tiap tahunnya termasuk di tahun politik seperti 2014 dan 2019. Semua pembagiannya juga mengandung politisasi. Tapi pada 2024 rasa politisasinya lebih kuat dibanding sebelumnya.
“Saya jelaskan kemarin kepada ketua partai, kepada Pak Ganjar, kepada Pak Mahfud, bedanya pada 2014 bansos itu diberikan less politic size, politisasinya lebih sedikit. Pada 2024 more politic size, lebih banyak politisasinya dan lebih kasat mata lebih telanjang,” kata Todung.
Pernyataan ini, kata Todung didukung dengan adanya laporan-laporan masyarakat yang ada di media sosial.
“Kita kan tidak buta terhadap media sosial, terhadap laporan. ‘Eh, ini ada kantong beras, kok ada foto paslon’,” tuturnya.
“Jadi saya kira itu saja bedanya,” pungkasnya.
Sumber: kumparan
