Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Pembahasan hak angket di DPR untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 muncul setelah inisiatif calon presiden nomor urut 3 dan kader PDIP Ganjar Pranowo.
Ide Ganjar tersebut langsung mendapat sambutan positif dari tiga partai pendukung Anies Baswedan, antara lain NasDem, PKB, dan PKS. Partai Koalisi Perubahan bahkan menyatakan menunggu posisi PDIP selanjutnya sebagai pemrakarsa hak angket.
Namun, hampir sepekan setelah respons positif tiga parpol pendukung Anies, PDIP belum melakukan aksi politik yang terbuka lagi.
Wacana angket memang masih mengemuka. Meski demikian dukungannya baru disuarakan segelintir tokoh seperti Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan politikus PDIP Adian Napitupulu.
Para petinggi strategis PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani hingga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto sama sekali belum berkomentar soal rencana hak angket ini.
Sikap elite PDIP ini menjadi tanda tanya tersendiri. Ada dugaan, partai Banteng masih gamang untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.
“Gamang, karena ini seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi niatan Ganjar untuk ini hak angket, interpelasi, dan seterusnya itu menjadi hanya sebatas pendapat pribadi,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, Rabu (28/2).
Agung mengatakan ada tiga hal yang mungkin membuat PDIP masih menahan diri untuk bersikap frontal.
Pertama, PDIP masih menunggu hasil hitung real count Pileg 2024. Partai juga masih menunggu arahan atau instruksi Megawati soal hak angket.
“Secara institusional PDIP tunggu hasil real count KPU, jadi belum padu padan sikap partai soal hak angket ini. PDIP masih menunggu, dalam konteks ini Ibu Mega sampai perhitungan suara real count KPU dilakukan,” kata dia.
Kedua, lanjutnya, ia mengatakan PDIP masih melakukan kalkulasi sekaligus menimbang momentum.
Perhitungan PDIP, kata Agung, akan ditentukan dari realisasi rencana pertemuan Megawati dengan elite yang mendukung AMIN yakni Surya Paloh dan JK. Bahkan tak menutup kemungkinan perhitungan PDIP bisa dipengaruhi jika rencana pertemuan antara Megawati dengan Presiden Joko Widodo yang difasilitasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X terwujud.
“Kita sedang lihat di sini, siapa cepat dia dapat. Kubu 01 atau kubu 02 yang bisa buka ruang komunikasi untuk bertemu ibu Megawati,” kata dia.
Hal terakhir yang membuat PDIP belum penuh bersuara soal angket, kata Agung, karena partai belum bisa memutuskan posisinya saat ini sebagai oposisi atau bagian dari koalisi.
Baginya, posisi PDIP belakangan ini sudah cenderung beroposisi. Tapi faktanya PDIP belum menarik diri dari kabinet Presiden Jokowi.
“Tapi kalau mau berkoalisi, kenapa enggak? Apalagi sekarang mereka masih di kabinet, belum di luar kabinet. Jadi ada ruang komunikasi yang dibuka oleh Istana. Sehingga masih bisa di renegosiasi kembali gitu istilahnya. Tapi ini semua tergantung PDIP. Apakah mau atau tidak?” kata Agung.
Agung memastikan hak angket masih tertahan di tangan PDIP. Dia bahkan pesimis wacana angket ini akan terealisasi. Bisa jadi, angket akan layu sebelum berkembang.
“Saya ragu disetujui setengah jumlah [anggota DPR] aja. Apalagi ini nuansa politisnya kental sekali. Kubu 03 enggak cukup, PPP sudah mulai masuk angin. Sandi bilang mau masuk kabinet,” kata Agung.
“Saya lihat kubu 01 juga enggak terlalu semangat untuk menyuarakan hak angket ini kalau dari kubu PDIP enggak ada arahan yang jelas,” tambahnya.
Angket pemilu juga akan terlihat aneh jika benar digulirkan PDIP. Ini karena Presiden Jokowi masih berstatus kader PDIP.
