Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Dalam suasana yang penuh kekeliruan informasi, terungkap fakta bahwa utang pemerintah Indonesia kepada Muhammadiyah ternyata jauh lebih besar dari angka yang sempat beredar.
Jumlah utang tersebut bukanlah 350 miliar rupiah seperti yang beredar di kalangan DPR, melainkan mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 1,2 triliun rupiah.
Berita yang beredar luas di media sosial dan diskusi parlemen tentang utang pemerintah kepada Muhammadiyah telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.
Din Syamsuddin, dengan tegas, mengoreksi angka yang salah tersebut dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam.
Dilansir dari unggahan video oleh akun X (dulunya Twitter) @boediantar4, Senin (11/3), Din Syamsuddin menyatakan bahwa setelah berdiskusi dengan beberapa ketua PWM, ia mendapatkan konfirmasi bahwa jumlah utang yang sebenarnya adalah 1,2 triliun rupiah.
Melalui pidatonya, Din Syamsuddin menyatakan, “Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang kepada pemerintah, khususnya BPJS.”
“Setelah saya tanya beberapa ketua PWM, ternyata angkanya bukan yang beredar di DPR hanya 350 miliar, namun kisaranya 1,2 triliun. Itulah hak Muhammadiyah,” ujar Din Syamsuddin.
Muhammadiyah, yang memiliki banyak rumah sakit dan lembaga pendidikan di bawah naungannya, dikenal sebagai organisasi yang memberikan layanan yang berorientasi terhadap kemaslahatan rakyat.
Meskipun membutuhkan dana tersebut, Muhammadiyah tidak pernah terburu-buru dalam menagih utangnya kepada pemerintah.
Pengungkapan ini tidak hanya menyoroti transparansi dan integritas Muhammadiyah sebagai organisasi, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip wasathiyah Islam, yang berarti moderasi dan keseimbangan.
Din Syamsuddin, yang juga menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015, menekankan bahwa organisasi ini berperan sebagai pelayan rakyat, pelayan umat, dan pelayan Indonesia, yang selalu siap memberikan pelayanan tanpa mengharapkan imbalan.
Din Syamsuddin mengajak organisasi-organisasi Islam lainnya untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam gerakan moderasi Islam di Indonesia, demi kemajuan dan pencerahan bangsa.
